MALUKUnews, Ambon: Bupati Maluku Tenggara yang juga Balon Wakil Gubernur Maluku, Anderias Rentanubun, ditegur Panwaslu setempat terkait kemarin rencana ia melantik 43 kepala desa di wilayahnya, Sabtu (10/02), itu.

Sikap Panwaslu itu sebagai bentuk peringatan dini agar Balon wakil gubernur Maluku itu tidak melakukan hal-hal yang melanggar undang-undang.

Seeprti diberitakan harian siwalima, Senin, tadi, surat peringatan Nomor 09/PAN-Malra/PD/II/2018 tertanggal 5 Februari 2018 itu, didasarkan pada UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota serta informasi yang diterima masyarakat.

Bunyi dari surat peringaatan Panwaslu itu berbunyi, bahwa dalam rangka mengeluarkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Malra hendaknya tidak bertentangan dengan pasal 71 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

Selanjutnya, dalam hal mengisi atau pun mengganti pejabat daerah atau pun kebijakan lain yang terkait dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Malra hendaknya mendapat persetujuan dari Menteri.

Selain itu, kebijakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malra berkaitan dengan jabatan, maka yang diperkenankan hanyalah terhadap jabatan yang kosong atau yang belum terisi.

Panwaslu juga menegaskan, pelanggaran terkait dengan peringatan dini di atas serta dapat dibuktikan kebenarannya, maka sebagai petahana, akan dikenai sanksi pembatalan sebagai calon.

Ketua Panwaslu Malra, Max Lefteuw, seperti keterangannya di koran Siwalima, menagtakan, surat peringatan tersebut dikeluarkan, berdasarkan informasi warga kepada Panwaslu Malra terkait adanya proses pelantikan 43 kepala desa di Kabupaten Malra, sehingga berdasarkan ketentuan undang undang yang berlaku, maka Panwas berkewenangan untuk memberikan surat peringatan.

“Kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 khususnya pasal 71 ayat 1,2 dan 3, sangat jelas bahwa calon kepala daerah yang nota benennya adalah petahana dilarang melakukan pergantian pejabat 6 bulan sebelum penetapan calon, dan sampai akhir masa jabatan. Untuk itu berdasarkan informasi warga maka kita mengeluarkan surat peringatan dini yang di keluarkan pada 5 Februari dan di serahkan ke Pemkab Malra pada 6 Februari,” jelas Lefteuw. (Qin)