MALUKUnews, Ambon: Menjelang tahapan pengumutan dan penghitungan suara di TPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara, serta Walikota dan Wakil Walikota Tual pada tanggal 27 Juni 2018 mendatang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maluku akan menggelar patroli pengawasan.

Kegiatan ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) Ketua Bawaslu RI Nomor 0885/K.Bawaslu/PM.01.00/VI/2018 tanggal 7 juni 2018 tentang Kegiatan Patroli Pengawasan Pada Masa Tenang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 2018, Bawaslu RI mengintruksikan kepada Bawaslu Provinsi dan jajarannya untuk melaksanakan patroli pengawasan di masing-masing daerah pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018.

Patroli pengawasan yang akan dilaksanakan pada tahapan masa tenang pada tanggal 24 – 26 Juni 2018 dan tahapan pungut hitung pada tanggal 27 Juni 2018 dilaksanakan di 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.

Dalam siaran persnya pada Sabtu (23/06) Bawaslu Maluku menyampaikan kegiatan Patroli pengawasan ini akan melibatkan seluruh komponen pengawasan yang mencakup 11 Kabupaten Kota di Maluku masing-masing, untuk wilayah I yang dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Maluku yang juga Kordiv Hukum dan Penindakan Pelanggaran, Abdullah Ely yaitu mencakup Kota Ambon, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Timur.

Untuk wilayah II dipimpin langsung oleh anggota Bawaslu Maluku yang juga Kordiv SDM dan Organisasi, Astuty Usman Marasabessy yaitu mencakup wilayah Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan.

Dan Wilayah III dipimpin oleh anggota Bawaslu Maluku yang juga Kordiv Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Paulus Titaley yang mencakup Kabupaten Maluku Tengara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Aru dan Kota Tual.

Dalam surat edarannya itu, Ketua Bawaslu RI menugaskan Bawaslu Maluku dalam kegiatan Patroli Pengawasan itu untuk melakukan identifikasi titik rawan pelangaran diwilayah masing-masing, Klasifikasi data hasil pengawasan, dan Laporan kegiatan patroli penagwasan pada masa tenang dan punggut hitung.

Selain itu, fokus pengawasan yang dilaksanakan pada patroli pengawasan oleh Bawaslu Maluku dan Panwaslu Kab/Kota antara lain untuk memastikan APK dan stiker paslon sudah tidak ada, termasuk pada mobil branding paslon, memastikan tidak ada lagi sosialisasi atau pertemuan paslon atau tim sukses yang berbau kampanye, memastikan birokrasi, PNS, TNI/Polri dan kades serta perangkatnya tidak mengambil langkah/kebijakan yang menguntungkan paslon tertentu, memastikan tidak ada paslon atau tim yang melakukan money politik dan politisasi SARA, memastikan tadak ada intimidasi untuk mempengaruhi pemilih, memastikan TPS telah didirikan oleh KPPS paling lambat 1 hari sebelum hari H, memastikan C6 (surat pemberitahuan) memilih sudah terdistribusi pada pemiliknya, memastikan logistik pilkada sudah tiba di PPS paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara, memastikan pemilih yang akan pindah memilih difasilitasi untuk mendapatkan formulir C5.KWK, memastikan KPPS yg bertugas sudah memiliki SK. (MN)