MALUKUnews, Jakarta: Menyambut Pilkada Serentak 2020 yang akan dilaksanakan di 270 daerah, Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengingatkan enam program Bawaslu dalam meningkatkan kinerja pengawasan. Hal ini menurutnya penting guna terpenuhinya hak pilih warga negara sesuai yang diamanatkan UU.

Bagja mengatakan, enam program Bawaslu untuk peningkatan kinerja tersebut meliputi: Pojok apengawasan, aplikasi pengawasan bawaslu berbasis internet bernama Gowaslu, Pramuka Saka Adhyaksa, forum warga, gerakan masyarakat partisipatif dan praktik kerja lapangan (PKL) untuk mahasiswa.

Dia menambahkan, jelang pelaksanaan Pilkada 2020 di akabupaten Pangandaran, enam program tersebut menjadi kebutuhan mendasar terkait pengawasan partisipatif. Baginya, keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, mahasiswa, pelajar, dan aktivis LSM didaerah tersebut punya rasa pentingnya tanggung jawab terkait pelaksanaan Pilkada 2020 untuk mendapatkan pemimpin yang amanah dan berintegritas.

Bagja juga memaparkan, Kabupaten Pangandaran adalah salah satu dari delapan kabupaten di Jawa Barat yang melaksanakan Pilkada 2020. Dirinya mengharapkan partisipasi seluruh elemen masyarakat turut mengawasi penyelenggara pilkada yang meliputi: Bawaslu, KPU, dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) dalam menyongsong pelaksanaan pesta demokrasi yang berintegritas.

"Pentingnya pertemuan sosialisasi tatap muka hari ini. Bagaimana hal yang menyangkut hak konstitusional kita harus terjamin? Karena prinsip pemilu adalah kesetaraan, pemilu adalah mekanisme menentukan pemimpin kedepan," ujarnya saat menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi dan Tatap Muka Kepada Masyarakat Rentan di Kabupaten Pangandaran, Minggu (22/12/2019).

Bagja lantas mengajak seluruh elemen masyarakat mengawasi pelaksanaan enam program Bawaslu tersebut. "Jangan sampai ada atau belum dirasakan langsung oleh masyarakat di sini. Saya meminta pengawasan partisipatif masyarakat sangat penting dalam meningkatkan kinerja pengawasan Bawaslu," terangnya.

Terakhir, yang terpenting menurut Bagja adalah jam kerja Bawaslu saat ini dalam tahapan pilkada adalah hari kalender bukan hari kerja. "Dalam beberapa hal harus dibangun kesepakatan kembali di mana salah satunya adalah melakukan sosialisasi tentang politik uang karena trednya sudah sampai ke penyelenggara pemilu. Masyarakat harus berani dan tegas menolak politik uang," ujarnya.

Selain itu, dia meminta partisipasi dan peran serta aktif masyarakat untuk mengawasi media sosial terkait netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara) khususnya dalam masa pemilihan pilkada. "Inilah PR (pekerjaan rumah) kita bersama. Semoga kita bisa mencegah dan bisa terhindar dari permasalahan yang melanggar aturan khususnya netralitas ASN dan politik uang," tuntas bagja. (bawaslu.go.id)