MALUKUnews, Ambon: Praktisi hukum George Lease, menduga ada yang tidak beres dengan Bawaslu Maluku. Ia meminta GMKI selaku pelapor, melaporkan Bawaslu Maluku ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Lease menilai, Bawaslu Maluku keliru telah menghentikan laporan GMKI terkait orasi politik berbau SARA yang dihembuskan Edison Betaubun dalam rapat akbar Partai Golkar Kota Ambon di Sport Hall Karpan, Rabu (21/02) lalu itu.

Lembaga pengawas ini, kata Lease, terkesan terburu-buru mengambil keputusan. Sementara Edison belum pernah diperiksa. “Seharusnya Bawaslu melakukan mekanisme aturan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota harus secara keseluruhan, dimana terlapor sampai dengan saat ini belum diperiksa,” kata Leasa seperti dilansir koran Siwalima, kemarin.

Mantan Dekan Fakultas Hukum Unpatti ini meminta GMKI melaporkan Bawaslu ke DKPP karena prosedur aturan tidak dilakukan secara keseluruhan.

Menurutnya, rapat akbar Partai Golkar Kota Ambon juga bagian dari konsolidasi untuk memenangkan pasangan calon Said Assagaff dan Anderias Rentanubun. Apalagi rapat itu dihadiri oleh pasangan ini. Sehingga keliru kalau disimpulkan tidak masuk unsur kampanye.

“Konsolidasi untuk memenangkan paslon sudah dilakukan, dan tahap sekarang merupakan tahapan kampanye. Jadi Bawaslu keliru mengambil keputusan menghentikan kasus tersebut. Bawaslu harus jeli dan bijak. Apalagi orasi tersebut sudah membawa-bawakan nama agama,” tandas Leasa.

Ia meminta Bawaslu tidak masuk angin, karena banyak kepentingan politik yang turut terlibat dalam kasus. “Saya sebagai warga GPM sangat tersinggung. Unsur mana yang tidak penuhi. Pemeriksaan saja tidak keseluruhan, Betaubun belum diperiksa. Apakah Betaubun harus menggunakan hak politik orang lain dengan membawa-bawakan nama GPM, karena sebut ini saja unsur SARA sudah ada disana,” tandas Leasa seperti diberitakan Siwalima itu. (Qin/S5)