MALUKUnews, Jakarta: Pilkada serantak tahun 2020 sudah didepan mata. Untuk para penyelenggara di daerah, harus sejak dini mempersiapkan diri menyambut dan mensukseskan hajatan negara itu sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Ketua Bawaslu RI, Abhan berharap daerah yang belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bisa segera selesai. Pasalnya, KPU telah menetapkan jadwal tahapan Pilkada Serentak 2020.

"Harapan kami beberapa daerah yang belum selesai pembahasan NPHD segera bisa kita selesaikan bersama, sehingga tidak mengganggu tahapan pemilihan yang akan kita gelar bersama KPU," katanya dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pendanaan Pilkada Serentak 2020 di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (7/10/2019).

Abhan mengatakan, penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 tidak hanya tanggung jawab KPU dan Bawaslu, tetapi juga tanggung jawab bersama yaitu pemerintah daerah (Pemda).

"Penyelenggaraan pilkada menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya KPU dan Bawaslu. Tetapi juga pemda dan stakeholder lainnya untuk bersama-sama menyukseskan pemilihan kepala daerah," terangnya.

Abhan menyebutkan, dari 270 daerah, baru 163 yang telah menandatangani NPHD dan 103 daerah lainnya masih dalam proses.

Rinciannya dari 9 provinsi, 7 provinsi dalam proses, 2 provinsi sudah melaksanakan penandatanganan NPHD. Lalu, dari 37 kota, 13 kota masih proses dan 24 kota sudah menandatangani NPHD.

Sementara itu, dari 224 kabupaten, terdapat 137 kabupaten telah menandatangani NPHD dan 87 lainnya sedang proses.

Dalam kesempatan itu, Abhan membeberkan beberapa kendala dalam penentuan NPHD. Pertama, APBD tidak cukup.

"Apa yang disampaikan oleh pemda bahwa anggaran APBD tidak cukup untuk membiayai pilkada. Kami kira ini yang perlu dilihat detail apakah betul kemampuan daerah belum bisa mencukupi untuk pembiayaan NPHD baik ke KPU maupun Bawaslu," pintanya.

Kedua, penurunan standar biaya. Menurut Abhan, beberapa pemda menginginkan adanya penurunan standar biaya. Padahal besaran dana tersebut merupakan hasil diskusi dengan Kementrian Keuangan. "Jadi, penentuan dana NPHD bukan kami sepihak, tetapi sudah dalam proses panjang," jelasnya.

Abahan menjelaskan kendala ketiga, penetapan anggaran di beberapa pemda tanpa pembahasan dengan Bawaslu. Keempat, penurunan volume kegiatan. "Sebagian pemda menginginkan adanya penuruan volume kegiatan. Tentu harus kami lihat kegiatan yang mana yang harus diturunkan volume kegiatannya," tunjuknya.

"Kelima, Penurunan besaran honorarium. Keenam, belum adanya kesepakatan dalam penentuan anggaran pilkada," tutup Abhan. (bawaslu.go.id)