MALUKUnews, Jakarta: KPU RI terus mendorong KPU di daerah, segera siapkan diri untuk hadapi Pilkada serentak 2020 mendatang. Segala upaya dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk 61 daerah yang belum menuntaskan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pemilihan 2020.

Upaya dilakukan mulai dari berkordinasi dengan pemerintah (Kementerian Dalam Negeri), hingga mendorong jajarannya diprovinsi maupun kabupaten/kota untuk meminta kepastian kapan NPHD bisa ditandatangani.

“Seperti siang ini, KPU, Bawaslu, Kemendagri akan melakukan pertemuan dengan pemda provinsi, kab/kota termasuk dengan KPU provinsi dan KPU kab/kota. Jadi kita akan koordinasi bagaimana menindaklanjuti ini,” ujar Ketua KPU RI Arief Budiman saat menggelar konfrensi pers di Media Center, Senin (7/10/2019).

Terkait upaya untuk meminta kepastian kapan NPHD bisa ditandatangani, Arief mengatakan bahwa hal ini sangat penting karena menentukan kegiatan di tahapan berikutnya. “Karena kalau tidak ada atau belum ada anggaran, tahapan yang harus dijalankan pada 2019 itu juga akan mengalami kendala,” lanjut Arief.

Adapun untuk 209 daerah yang telah menandatangani NPHD, Arief berpesan agar mereka juga tetap melakukan pengawalan. Terutama terkait dengan ketepatan waktu pencairan serta jumlah yang harus dicairkan. “Jangan sampai nanti ada pemotongan. Jadi jumlah pencairan harus cukup, kedua pencairan harus tepat waktu,” tambah Arief.

Sebelumnya disampaikan bahwa ada 209 daerah (6 provinsi dan 203 kabupaten/kota) yang telah menuntaskan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Ke-6 provinsi yang telah menandatangani NPHD Pemilihan Serentak 2020, antara lain Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau serta Sulawesi Tengah. Sementara 3 provinsi yang belum menandatangani NPHD hingga pukul 10.00 WIB adalah Bengkulu, Sulawesi Utara dan Sumatera Barat.

Adapun beberapa kab/kota yang belum menandatangani NPHD di antaranya seperti Kab Gresik, Kab Jember, Kab Malang, Kab Mojokerto, Kota Surabaya, Kab Tanah Karo, Kab Simalungun, Kota Tanjung Balai, Kota Gunung Sitoli, Kab Asahan, Kota Dumai, Kab Solok, Kab Padang Pariaman, Kab Agam, Kab Pelalawan, Kab Bengkayang, Kab Banjar, Kota Manado, Kota Tomohon, Kab Pegunungan Arfak hingga Manokwari Selatan. ( kpu.go.id)