MALUKUnews: Penajam Paser Utara, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Tahapan Pilkada Serentak 2020 segera dimulai, Bawaslu pun bersiap menghadapi pesta demokrasi yang akan dilakukan di 270 daerah pada 23 September 2020.

Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo meminta kepada seluruh jajaran Bawaslu yang akan mengawasi Pilkada Serentak 2020 harus berani meminimalisir terjadinya politik uang. Baginya, hal ini merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya Bawaslu dan KPU.

Dewi menambahkan, Bawaslu melakukan penindakan kepada siapapun yang terlibat politik uang. "Politik uang adalah kejahatan besar pada pemilu karena menciptakan politik berbiaya besar. Kasus politik uang menjadi penyakit yang sudah menyebar. Kita butuh dukungan seluruh elemen masyarakat," katanya dalam Rapat Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan tema Menciptakan Lingkungan Anti Money Politik di Panajam Paser Utara, Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (22/10/2019) malam.

Dewi menegaskan, pemilu adalah sebuah kegiatan ketatanegaraan lima tahunan yang memberikan kesempatan pemilik kedaulatan menentukan siapa layak untuk memimpin negara. Amanat penyelenggaraan, lanjutnya, ada pada Bawaslu dan KPU, tetapi kewenangan dari UU tidak lepas dari peran pelibatan masyarakat. Kegiatan pengawasan partisipatif dan pusat pengawasan partisipatif wujud nyata bawaslu untuk mendekatkan hubungan dengan masyarakat dalam pengawasan pemilu.

"Ada sebuah budaya di masyarakat, bahkan dianggap sebagai hal biasa mengenai politik uang. Tentu ini mengancam integritas masa depan pemilu, ini PR kita bersama," tuturnya.

Dewi mengingatkan jajaran Bawaslu yang akan mengawasi pilkada untuk bersiap menghadapi politik uang yang sudah menjadi budaya dan tidak dapat dipungkiri akan sangat sulit mengubahnya. Upaya upaya untuk menolak politik uang baginya bisa dijadikan budaya Bawaslu di seluruh Indonesia.

"Pemilu bukan milik kami penyelenggara. Pemilu adalah milik rakyat. Keberhasilan pemilu yang akan merasakannya adalah masyarakat. Mimpi Bawaslu ke depan kami berharap akan ada mata pelajaran di dalam pendidikan untuk menyebarkan pengetahuan pemilu," terangnya. (bawaslu.go.id)