MALUKUnews, Ambon: Sorotan Pilkada tak langsung ini juga dikomentari mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hadar Nafis Gumay.

Hadar mengatakan, ia tak setuju dengan wacana pemilihan kepala daerah tak langsung, atau melalui DPRD itu. Sebab, proses Pilkada tak langsung dapat kembali timbulkan banyak masalah.

"Sekadar mengingatkan, pemilihan di DPRD itu cukup banyak masalah. Salah satu masalahnya kemarin yang diangkat salah satu aspeknya adalah biaya politiknya tinggi," kata Hadar dalam diskusi bertajuk 'Quo Vadis Pilkada Langsung' di Kantor Fomappi, Matraman, Jakarta Timur, seperti dilansir vivanews.com, Minggu (24/11).

Menurut Hadar, salah bila ada anggapan proses Pilkada dikembalikan ke perwakilan melalui DPRD akan menekan biaya polirik. Justu bisa bikin biaya politik membengkak.

"Di DPRD itu bukan tidak ada biaya politiknya, persoalan uang di sana besar," kata Hadar.

Hadar menjelaskan, jika Pilkada kembali tidak langsung, maka pertanggungjawaban kepala daerah tidak kepada masyarakat lagi. Kepala daerah akan bertanggung jawab kepada DPRD. Dikhawatirkan bukan kepentingan rakyat yang diprioritaskan melainkan politik DPRD.

Kata dia, titik masalahnya yang nanti besar terjadi adalah transaksi politik uang.

"Lebih parah kalau kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka pertanggungjawabannya accountability-nya berorientasi kepada DPRD-nya. Itu terjadi setiap tahun di mana kepala daerah harus melaporkan hasil kerjanya. Itu menjadi arena untuk permainan politik, uang, atau lainnya. Jadi banyak hal-hal bermasalah di DPDR kita," jelasnya.

Hadar menilai pilkada langsung sudah tepat. Hanya saja yang perlu dibenahi bukan sistemnya, melainkan proses pemilihannya, sehingga menekan biaya politik.

"Yang terpenting bagaimana pengawasan dan penegakkan hukumnya itu, sehingga pengeluaran dari calon hanya yang betul-betul dibutuhkan, bukan untuk membeli suara atau sumbangan untuk dapatkan simpati," imbuhnya. (Red)