MALUKUnews, Sanur: Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo berharap, pelanggaran pidana pemilu baik berdasarkan UU Pemilu dan UU Pilkada dapat diselesaikan dalam ranah pelanggaran administrasi pemilu.

Menurutnya, ranah penanganan pelanggaran pidana pemilu akan lebih mudah diselesaikan melalui penanganan pelanggaran pidana pemilu. Apalagi, Bawaslu memiliki kewenangan penuh dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu yang putusannya final dan mengikat.

Dewi menambahkan, ada banyak kasus, misalnya dalam tahapan Pemilu Serentak 2019 lalu, di mana Bawaslu menemukan ada peserta pemilu yang memenuhi unsur pidana, namun ketika keputusan Bawaslu itu masuk ranah penyidikan di kepolisian atau penuntutan di kejaksaan, kerap kali perbuatan yang terindikasi pidana pemilu itu malah dinilai masuk ranah pelanggaran administrasi.

"Desain ini diperlukan agar desain kemandirian Bawaslu dapat ditegakkan," katanya di Sanur, Bali, Minggu (10/11/2019).

Dia menganggap, ada ketidakpahaman antarpenegak hukum dalam Sentra Pelayanan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari Bawaslu, kejaksaan, dan kepolisian dalam menilai pelanggaran pidana pemilu.

Sehingga, lanjutnya, akan lebih efektif jika ada penguatan dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu. Karena sebagai pengawal demokrasi, tegas Dewi, Bawaslu harus diberi penguatan kapasitas, terutama dalam hal kekuatan putusannya.

"Tentunya kalau hal ini diterima, kapasitas penguatan pengawas pemilu harus betul-betul kita bisa jamin," serunya.

Acara yang bertema Rapat Kerja Evaluasi Penindakan Pelanggaran Pemilu 2019 dan Persiapan Menghadapi Pilkada 2020 ini dihadiri jajaran pimpinan Bawaslu Bali dan para staf. (Bawaslu.go.id)