MALUKUnews, Ambon: Mantan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Salahutu, Maluku Tengah, Onesimus Soumeru, resmi menggugat Said Assagaf selaku mantan Gubernur Maluku di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon. Soumeru tidak terima dimutasi tiba-tiba saat sedang berlangsungnya Ujian Nasional pada Maret 2018 lalu. Demikian yang dikutif dari koran kabar timur terbitan, hari ini.

Gugatan dilayangkan lantaran mutasi berdasarkan SK Gubernur Maluku Nomor: 824.4/372 Tahun 2018, tertanggal 14 Maret lalu, juga ditengarai penuh tendensi politik, serta telah menyalahi aturan perundang undangan yang berlaku.

Vebriano Lesnussa, Pengacara Hukum Onesimus Soumeru menyebutkan, mutasi yang dilakukan Assagaff bertentangan dengan peraturan nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Gugatan sudah kami laporkan pada 23 April lalu. Karena kami keberatan dengan SK Gubernur Maluku tentang pemindahan pegawai negeri sipil atas nama klien kami dalam jabatan Kepala SMA Negeri 2 Salahutu, dimutasikan ke SMA Negeri 1 Taniwel SBB,” kata Lesnussa kepada wartawan, Kamis (26/4).

Menurutnya, proses mutasi dilakukan tanpa mempertimbangkan adanya Ujian Nasional yang sedang berlangsung. Juga tidak adanya penghargaan kepada Soumeru yang telah mengabdi selama 32 tahun. Padahal, selama pengabdiannya, Soumeru tidak pernah memiliki catatan kesalahan atau sanksi administrasi kepegawaian. Justru sebaliknya, Ia telah banyak membuat dan meraih prestasi.

“Tindakan dikeluarkannya SK Mutasi tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tentang Pilkada, yang dengan tegas melarang kepada calon petahana untuk melakukan mutasi 6 bulan, sebelum tanggal penetapan pasangan calon hingga akhir massa jabatan, kecuali mendapatkan persetujuan menteri,” tegasnya.

Terjadinya mutasi secara mendadak tersebut diduga ada sangkut pautnya dengan perhelatan politik Pilkada Maluku yang saat ini sedang berlangsung.

“Jika dugaan kami benar, maka secara otomatis telah berdampak pada proses pengembangan dunia pendidikan terkhusus pada SMA Negeri 2 Salahutu. Dan hal ini juga membuktikan bahwa kekuasaan Pemerintah Provinsi Maluku telah menodai dan dikotori oleh tendensi-tendensi politik praktis,” tegasnya.

Prinsipnya, kata Lesnussa, kliennya siap melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Bangsa dan Negara di seluruh Tanah Air Indonesia. Namun jika dilakukan dengan cara-cara yang dinilai cacat Yuridis serta bertentangan dan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang, maka tentu pihaknya tidak akan terima.

“Kami menyatakan sangat berkeberatan atas mutasi yang dialami klien kami. Karena dalam SK tersebut juga tidak menunjukan adanya kejelasan terhadap kapasitas atau kedudukan jabatan klien kami. Demi mencari keadilan, kebenaran dan kepastian hukum terhadap masalah tersebut, maka kami sudah membawa kasus ini kerana hukum,” tandasnya. (Sumber: kabar timur)