MALUKUnews, Jakarta: Ketua Divisi Konsolidasi Pileg TOP 9 Wibowo Hadiwardoyo meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) melibatkan ahli Teknologi Informasi (IT) untuk mengantisipasi adanya ancaman keamanan siber di Pemilu 2019.

“KPU perlu meningkatkan kapasitas fasilitas IT-nya, dan mendayagunakan sebanyak mungkin tenaga-tenaga ahli IT,” kata Wibowo ketika dihubungi, Selasa (11/12/2018).

Selain mengantisipasi gangguan keamanan, perbaikan sistem sangat diperluhkan yang nantinya membuat KPU dapat mengorganisir proses Pemilu. Mulai dari pendaftaran caleg, pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih hingga rekapitulasi suara dengan baik.

“Pengalaman sebelumnya, justru pada saat dibutuhkan fasilitas IT KPU macet. Seperti pada saat rekapitulasi suara, juga saat pendaftaran caleg, saat pengecekan daftar pemilih, dan sebagainya. Jangan sampai hal-hal seperti itu terulang lagi,” ujarnya.

Menurutnya, jika tidak memperbaiki hal-hal tersebut akan mempengaruhi tingkat kepercayaan publik atas penyelenggaraan dan hasil pemilu yang dilaksanakan KPU.

“Iya, bahkan bisa saja dipersoalkan terus-menerus hingga lima tahun,” ucap Wibowo.

Wibowo mengatakan, timbulnya permasalahan sistem keamanan data pemilu karena kurang maksimalnya sistem siber dapat diselesaikan melalui sengketa. Hal itu pun berakibat pada pengesahan peserta pemilu yang terpilih.

“Secara hukum bisa saja permasalahan itu diselesaikan melalui sengketa. Tetapi legitimasi pihak-pihak yang terpilih bisa dipersoalkan hingga berkepanjangan,” ungkapnya.

Meski begitu, Wibowo menilai kesalahan tersebut bukan karena peserta pemilu yang terpilih, namun kepada KPU selaku penyelenggara pemilu yang tentunya harus mempersiapkan segala hal dengan komplit termasuk soal keamanan siber.

“Kesalahan itu tidak ada pada peserta pemilu, tetapi pada penyelenggara. Namun dengan adanya persoalan-persoalan tersebut peserta pemilu bisa dirugikan, baik yang kalah maupun yang menang,” tuturnya. (partaiperindo.com)