MALUKUnews, Ambon: Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, mengatakan, perempuan Maluku dibutuhkan peran dan keterlibatannya secara mendalam dalam rana pembangunan di daerah.

Menurutnya, keterlibatan perempuan dianggap sangat penting dalam memajukan perekonomian daerah. “ Peran perempuan Maluku juga dinilai memiliki potensi untuk mengembangkan berbagai kehidupan sektoral,” demikian penegasan yang disampaikan Saadiah saat memberikan meteri tentang Kebijakan Riset dan Teknologi Dalam Pemeberdayaan Perempuan pada acara seminar nasional yang digelar PW Aisyiyah Provinsi Maluku yang berlangaung di gedung Ashari Al-Fatah Ambon, Kamis pekan, kemarin.

Hadir sebagai salah satu narasumber, Saadiah menyebut, menjadi keharusan bagi perempuan untuk berperan dalam urusan domestik. Namun baginya semakin banyak perempuan Maluku terlibat dalam urusan publik. Bukan saja menjawab masalah ketimpangan gender, sekaligus memastikan terwujudnya peran aktif dan kontributif bagi kemajuan pembangunan di daerah.

Pelibatan dan pemberdayaan perempuan Maluku dalam wilayah publik, menjadi penopang yang menguatkan daya dukung perempuan Maluku bagi kepentingan pembangunan daerah. “Secara tidak langsung juga memberdayakan dan menularkan semangat positif bagi bangsa secara keseluruhan”, kata Anggota Komisi VII DPR RI ini seperti dikutif dari situs www.pks.id.

Lanjut Sadiah, perempuan mempunyai kepentingan yang sama dalam pembangunan dan merupakan pengguna hasil pembangunan. “Perempuan juga memiliki kepentingan yang khusus, membutuhkan kepekaan yang sifatnya khusus, terkait dengan keseharian dan sosio kultural yang ada”, terangnya.

Dirinya menyebut adanya ketimpangan keberpihakan kepada perempuan yang harus segera dibenahi. “Kita dihadapkan pada persoalan serius, salah satunya masih rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan di Maluku”, kata Saadiah.

Tidak berhenti di situ, Saadiah juga mensinyalir jika akses dan manfaat pembangunan bagi perempuan masih rendah. “Termasuk perempuan Maluku belum memiliki panggung yang memadai untuk terlibat dalam pengambilan keputusan penting dan strategis”, imbuh Saadiah.

Maka, sudah waktunya pemerintah daerah untuk menegaskan visi baru pemberdayaan perempuan Maluku. “Tema besarnya, mewujudkan kesetaraan partisipatif dan menjadikan perempuan maluku jauh lebih berdaya saing”, paparnya.

Menurutnya, Perempuan Maluku semestinya dikuatkan kemampuan softskill oleh pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan agar semakin berdaya. “Perempuan Maluku harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk menguatkan positioning dalam aktifitas sektoral dengan mindset inovatif”, harapnya. (Red/pks.id)