MALUKUnews, Ambon: Kasus dugaan korupsi di tubuh Kementerian Sosial, yang menyeret menterinya, terkait bantuan sosial (Bansos), membuat pemerintah perlu mencari formula baru untuk proses penyaluran Bansos itu. Tujuannya agar Bansos itu jangan dikorupsi dan bisa sampai ke tangan masyarakat penerima.

Pemerintah mengganti skema penyaluran bansos menjadi bentuk tunai pada tahun 2021 ini. Untuk mencegah terjadinya korupsi, KPK akan terus memantau proses penyaluran bansos tunai.

"KPK akan terus memantau penyelenggaraan bantuan sosial (bansos) di tahun 2021 sebagai salah satu program pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 dan mendukung pemulihan ekonomi nasional," kata Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati seperti dilansir detik.com, Selasa (05/01).

Ipi mengatakan KPK akan segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial terkait penyaluran bansos. KPK berharap perbaikan dalam skema penyelenggaraan bansos akan meningkatkan efektifitas penyaluran yang lebih tepat sasaran dan tepat guna. "Serta menutup potensi terjadinya fraud yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi," ujar Ipi.

Dia menyebut KPK masih menemukan persoalan utama dalam penyelenggaraan bansos yakni terkait akurasi data penerima bantuan. Misalnya, kata Ipi, kualitas data penerima bantuan, transparansi data, maupun pemutakhiran data tidak padan antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

"Terkait kualitas data penerima bantuan misalnya, KPK mendapatkan bahwa DTKS tidak padan data NIK dan tidak diperbaharui sesuai data kependudukan. Hasil pemadanan DTKS dengan data NIK pada Ditjen Dukcapil pada Juni 2020 masih ada sekitar 16 juta yang tidak padan dengan NIK," katanya.

Lebih jauh, Ipi menyebut data penerima bantuan regular seperti PKH, BPNT, PBI-JK tidak merujuk pada DTKS. Hal ini disebabkan oleh proses pengumpulan data yang tidak didesain berbasis NIK sejak awal.

"Berdasarkan pemadanan yang dilakukan di internal Kemensos masih ditemukan data ganda pada penerima bantuan sembako/BPNT," katanya.

Menurut Ipi, berdasarkan pengelolaan data bansos di beberapa daerah, KPK menemukan masih terdapat penerima bansos regular yang juga menerima bantuan terkait COVID-19 seperti bantuan sosial tunai dan BLT dana desa. Untuk memperbaiki kualitas data penerima bantuan, KPK mendorong agar menjadikan padan NIK dan DTKS sebagai persyaratan penyaluran bansos.

"KPK juga merekomendasikan Kemensos agar memperbaiki akurasi DTKS, melakukan perbaikan tata kelola data, termasuk mengintegrasikan seluruh data penerima bansos di masa pandemi dalam satu basis data," katanya.

"Dalam upaya perbaikan sistem administrasi dalam penyelenggaraan bansos, tahun ini KPK juga akan melanjutkan kajian terkait bansos," sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan program bantuan tunai se-Indonesia. Jokowi mengingatkan dana bantuan tunai ini harus dipakai penerima dengan baik dan tepat.

"Hari ini di awal 2021 saya meluncurkan langsung bantuan tunai se-Indonesia pada masyarakat penerima, sekali lagi untuk program keluarga harapan, program sembako dan bantuan sosial tunai," kata Jokowi dalam siaran langsung YouTube Setpres, Senin (4/1/2021).

Jokowi menjelaskan bantuan tunai pada 2021 akan diberikan kepada masyarakat dalam beberapa tahap. Dari PKH hingga bantuan sosial tunai diberikan dalam tahapan yang sudah diatur. (MN/detik.com)