MALUKUnews, Ambon: Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku, Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M, pada rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja di badan legislasi DPR RI, terlihat cukup krtitis.

Dalam vidio singkat yang diterima Malukunews.co, Kamis (16/07), memperlihatkan sedang Lewerissa memberikan pokok-pokok pikiran kritisnya terkait RUU Cipta Kerja itu.

Inilah pokok-pokok Anggota Fraksi Gerindra, Lewerissan para rapat itu. Maaf pimpinan sidang, sejak awal kita dari Gerindra dalam membahas RUU Cipta Kerja ini, kita sudah mengidentifikasi potensi yang menjadi perdebatan seru itu. Yakni soal kewenangan-kewenangan yang tadinya dimiliki oleh daerah kemudian ditarik ke pusat. Itu yang telah terindentifikasi oleh kami.

Tetapi kalau kita simak lebih dalam RUU ini, sebenarnya kita menemukan ada justifikasi juga. Ada alasan pembenaran juga, kenapa pemerintah pusat kemudian berhasrat atau memiliki political will (kemauan politik) untuk kemudian melakukan sentralisasi lagi dalam tanda kutif kewenangan ini.

Karena hasil evaluasi secara menyeluruh, lanjut Lewerissa, kita juga jujur mengatakan, bahwa kewenangan-kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah ini khan juga kebanyakan abuse (penyalahgunaan) sebenarnya.

Saya dengan segala hormat, karena saya juga orang daerah, saya juga percaya teman-teman sebagian besar juga dari daerah, dan kita mewakili kepentingan daerah meskipun di lembaga yang berbeda. Karena sumpah kita khan untuk kentingan konstituen kita di dapil.

Oleh karena itu, sesungguhnya semangat mencari keseimbangan, balancing, keinginan pemerintah pusat dan ekspektasi pemerintah daerah mestinya harus tercirmin dalam norma-norma RUU ini.

Saya percaya, kalau kita telusuri lebih dalam lagi, kesimbangan itu ada. Saya tidak bermaksud untuk melakukan pembelaan kepada pemerintah, tidak, tapi saya berbicara apa adanya. Karena awalnya saya juga memiliki persepsi dan pemahaman yang sama ketika kita menelaa RUU ini, ternyata begitu banyak kewenangan dari daerah yang kemudian diambil ke pusat.

Dan saya kira itu pimpinan, sahut Lewrissa, kita postif thinking saja dengan harapan, bahwa mestinya dalam RUU ini norma-normanya harus mencerminkan keseimbangan. Jadi jangan semuanya ditarik ke pusat. Saya mau bilang, bahwa kita punya sejarah pahit dengan PRRI/Permesta yang melakukan pemberontokan karena melakukan kritik terhadap sistim sentralisasi. Dan semangat permesta itu bisa menjadi terulang atau renaissance terhadap daerah-daerah yang lain, kalau semua kewenangan diambil oleh pusat.

Saya pada masa resses, lanjut Lewerissa, begitu banyak bertemu dengan banyak tokoh di daerah, dan mereka khawatir dengan begitu banyak kewenangan-kewenangan yang diambil alih oleh pemerintah pusat lewat RUU Cipta Kerja ini. Jadi kehawiran-kehawatiran di tangan kitalah yang merespon itu, ditangan pemerintah, DPR dan DPD juga kita akan merespon kekawatiran itu, sebab kita yang menentukan perjalanan bangsa ini ke depan.

Kalau kita tidak hati-hati merepon itu, maka saya khawatir nanti ini menjadi potensi yang sangat krusial dan konsekwensi politik itu tidak ringan.

Hari ini, daerah kalau lakukan survei dari lembaga yang kredibel, saya kira mereka pasti tidak setuju, tetapi kita juga tidak bisa membiyarkan abuse of power atau mishandling atau misadministrasi atau mismanajmen oleh pemerintah daerah yang juga mengelola kewenangan-kewenangan itu secara salah. Dan ini faktanaya juga empiris juga koq. Jadi kalau semangat itu mau diambil ke pusat lalu dibikin balancing saya kira ada justifikasi. (Qin)

Simak video lengkapnya di Malukunews TV dengan klik disini: https://youtu.be/8Vci2SjCmFk