MALUKUnews, Jakarta: Pesta demokrasi lima tahunan hanya tinggal dua bulan lagi. Seluruh elemen penyelenggara pemilu diharapkan dapat bekerja optimal demi membuahkan proses demokrasi yang sesuai harapan rakyat.

Koordinator Nasional Jaringan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Yusfitriadi, mengungkapkan yang menjadi rawan dalam penyelenggaraan Pemilu adalah saat rekapitulasi suara karena jika Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak bekerja dengan benar kemungkinan besar penggelembungan suara akan terjadi.

“Titik rawan pengamanan itu pada penyelenggara pemilu, itu terkait misalnya ketika hak penyelenggara kabupaten/kota saat melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara menjadi sangat rawan. Akan sangat mungkin di TPS terjadi penggelembungan jual beli suara dan akan merubah hasil penghitungan suara sehingga merugikan dan menyalahkan KPUD karena dianggap kongkalikong dengan parpol,” terang Yusftiriadi saat berbincang dengan Okezone, Senin (10/2/2014) malam.

Kedua, kata Yusfitriadi, kerawanan berada di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena Bawaslu merupakan pengawas pemilu yang akan memutus sengketa jika konflik tidak bisa diputus ditingkat kabupaten/kota.

“Bawaslu pusat hanya pemutus akhir atau sebagai hakim pemilu. Sebagai hakim pemilu, pas waktunya nanti akan banyak hal-hal yang dianggap merugikan atau diuntungkan konstestan pemilu sehingga Bawaslu akan menjadi sasaran anarkis masa dalam penanganan sengketa,” jelasnya.

Terakhir, kata Yusfitriadi, kerawanan pemilu berada di level titik rawan kecurangan pemilu yang menyebabkan munculnya potensi konflik horizontal.

“Apakah itu politik uang, konflik antar suku, konflik sosial, mobilisasi peserta, penyelenggara tidak netral. Bawaslu menjadi pemutus sengketa, seperti pada urusannya hasil suara, urusan daftar pemilih, urusan daftar caleg dan lain sebagainya,” sebutnya. (put)

Sumber: okkezone.com