MALUKUnews, Jakarta: Sistim Pilkada langsung mulai menjadi perdebatan hangat. Ada yang mengatakan, Pilkada sebaiknya dikembalikan saja ke DPRD, ada juga yang menantang. Sebagian orang juga tetap menginginkan tatep Pilkada langsung namun perlu perbaikan.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan sistem asimetris terkait evaluasi pilkada langsung. Komisi II DPR mendukung evaluasi tersebut, namun meminta Tito tidak buru-buru mengambil kesimpulan.

"Kita sepakat evaluasi tapi jangan buru-buru kita ambil kesimpulan. Bahwa nanti kesimpulannya harus ini, harus kembali ke DPRD atau ini. Berarti kalau gitu kan nggak ada gunanya kita melakukan kajian, nggak melakukan evaluasi," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia saat dihubungi, Selasa (19/11/2019) malam.

Doli menjelaskan setidaknya ada empat opsi terkait evaluasi pilkada langsung. Dia menjabarkan opsi-opsi tersebut.

"Saya paling tidak ada 4 opsi itu kalau memang kita mau yang bisa kemungkinan terjadi, ini juga sebelum melakukan kajian. Yang pertama oke, betul, bisa jadi semua dibalikin ke DPRD. Yang kedua bisa jadi tetap pemilihan kepala daerah langsung tapi mencoba merevisi pasal-pasal yang membuat selama ini pilkada itu punya ekses negatif," ucap Doli.

Ekses negatif yang dimaksudnya di antaranya soal politik uang. Opsi ketiga, kata Doli, terkait dengan pusat otonomi daerah.

"Opsi ketiga misalnya titik berat otonomi daerah kita itu di mana? Kita kan sepakat titik beratnya ada di kabupaten/kota. Kalau di kabupaten/kota maka proses demokrasi yang dikaitkan dengan kedaulatan rakyat sudah di kabupaten/kota saja. Provinsi yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat ya nggak perlu dong," ucap Doli.

Opsi keempat ini barulah soal sistem asimetris. Menurutnya, sistem asimetris pun banyak pendekatannya.

"Asimetris ini juga banyak turunannya. Ada pendekatannya misalnya kayak tadi beberapa hari yang lalu Pak Tito dengan Dirjen Otda mengatakan pendekatan di wilayah perbatasan. Di wilayah perbatasan yang rawan segala macam, oke boleh ke DPRD," ucap Doli.

"Ada lagi asimetris pendekatan soal tadi, pendekatan meminimalisir politik uang misalnya. Ada yang mengatakan makin jauh dari kota tingkat pendidikan masyarakat rendah, tingkat kesejahteraannya juga rendah maka pilihannya menjadi tidak rasional. Maka karena tingkat rasionalnya masih rendah, oke kalau begitu yang memilih DPRD saja. Tapi ke kota kalau tingkat rasional pendidikannya sudah tinggi segala macam boleh langsung," beber dia sembari menekankan agar Tito tidak buru-buru mengambil kesimpulan terkait evaluasi pilkada langsung.

Sebelumnya diberitakan, Mendagri Tito Karnavian ingin ada kajian soal kedewasaan demokrasi tiap daerah jika nantinya hasil kajian akademik menunjukkan perlu adanya sistem asimetris untuk pilkada. Menurut Tito, di daerah yang dianggap mengerti demokrasi, pilkada langsung bisa diterapkan. Namun, kata Tito, lain cerita jika di daerah tersebut penduduknya belum memiliki kedewasaan demokrasi yang mumpuni.

"Tapi di daerah tertentu yang tingkat kedewasaan demokrasi rendah, itu mau berbusa-busa calon kepala daerah bicara tentang programnya, nggak didengar. Karena memang kemampuan intelektual literasi rendah, nggak nyampai," ujar Tito, Senin (18/11).

"Sehingga alternatifnya asimetris mungkin, yaitu di daerah yang Index Democratic Maturity tinggi, ini pilkada langsung. Yang rendah, maka ini mekanisme lain, apakah melalui DPD, DPRD seperti dulu. Tapi bagaimana reduce damage juga kalau problem di DPRD, bagaimana dengan independen tadi, mereka bisa terakomodir solusinya seperti apa?" ungkap Tito. (Qin/detik.com)