MALUKUnews, Ambon: Keinginan sekelompok dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) untuk mendirikan Universitas KIP terpisah dari Unpatti tak mungkin bisa terwujud. Fakultas tersebut milik Unpatti, tak mungkin dipisahkan.

Hal ini ditegaskan Rektor Unpatti, Thomas Pentury kepada wartawan usai mem­berikan kuliah perdana dan orientasi pengenalan kampus bagi mahasiswa Program Pengakuan Pengalaman Kerja Hasil Belajar (PPKHB) yang berlangsung di SMK I Karang Panjang, Sabtu , akhir pekan kemarin, “FKIP saat ini punya Unpatti dan tidak mungkin berpisah lalu men­dirikan universitas baru,” tan­das­nya.

Dikatakan, salah satu fakultas milik Unpatti adalah FKIP. Jadi kalau ada yang mau berfikir untuk mendiri­kan universitas baru silakan saja. Tetapi FKIP milik Unpatti. “Kalau ada dosen ingin me­ngembangkan atau membuka pergu­ruan tinggi baru, silakan saja, kan ada aturan­nya. Tapi bagi saya Un­patti tetap punya FKIP,” ujar Pentury.

Pentury menegaskan, kalau ada sekelompok dosen yang ingin membuka Universitas KIP atau apa namanya, silakan mengundurkan diri dari Unpatti, karena FKIP dan dosen-dosennya miliki Unpatti.

“Mau bangun universitas baru, silakan keluar atau mundur sebagai dosen Unpatti. FKIP itu milik Unpatti, dosennya juga milik Unpatti yang ditempatkan di FKIP. Pengang­katan dosen kan bukan FKIP tetapi pengangkatan dosen itu Unpatti. Jadi kalau pada saatnya membuka universitas ya mengundurkan diri saja sebagai dosen di Unpatti. Sila­kan buka saja mau nama apa silakan, tetapi Unpatti punya FKIP, infras­truktur punya negara yang diperca­yakan kepada Unpatti, bukan infrastruktur punya FKIP tidak ada itu. Mahasiswa termasuk fasilitas kampus milik Unpatti,” ujar Pentury.

Menanggapi alasan sekelompok dosen yang ingin FKIP memisahkan diri dari Unpatti, karena saat ini fakultas tersebut terpinggirkan lantaran pembagian anggaran yang tidak merata, Pentury mengatakan, pengelolaan keuangan di Unpatti didasarkan pada struktur dan mekanismenya.

“Kita mengelolanya sesuai struk­tur pengelolaan keuangan Unpatti. Coba tanya semua dosen-dosen itu. 70 persen dikelola fakultas sedangkan 30 persen dikelola universitas. Dana 70 persen itu tidak langsung fakultas kelola, mestinya ada rancangan atau program apa yang membutuhkan dana, lalu nantinya diambil dari 70 persen itu,” jelasnya. Dikatakan, uang masyarakat atau anggaran yang berasal dari jumlah mahasiswa itu disetor ke kas nega­ra, sehingga terbaca dalam DIPA.

“Jadi kalau mau ambil silakan, tetapi harus disertai dengan program tadi itu. Akan tetapi dilevel bawah mungkin ada masalah mengenai pengelolaan keuangan. Tentu saya tidak menyalahkan siapa-siapa, tetapi kalau berbicara soal merasa dianaktirikan saya kira itu keliru ,” ujar Pentury. (S5)