MALUKUnews, Jakarta: Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengkritik wacana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyebutkan akan memindahkan ibu kota dari Jakarta. Menurut dia, masih lebih banyak permasalahan lain yang jauh lebih penting untuk diselesaikan.

"Saya kira masih banyak hal yang lebih prioritas," kata JK saat ditemui seusai perayaan puncak 50 tahun Kompas Gramedia, di Ritz-Carlton Hotel, Jakarta, Senin (9/9/2013) malam.

Menurut JK, segala infrastruktur dan pembangunan telah dilaksanakan di Jakarta. Dengan susah payah, Jakarta dibangun dengan berbagai fasilitas dan infrastruktur sehingga menjadi pusat pemerintahan, pusat bisnis, dan sebagainya.

Apabila ibu kota dipindahkan dari Jakarta, kata dia, akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Politisi Partai Golongan Karya itu menyebutkan, banyak yang harus diperhitungkan untuk menjalankan wacana tersebut. Salah satunya, mengenai nilai historis Jakarta sebagai ibu kota.

"Infrastruktur lengkap sudah dibangun di sini, masak mau pindah ibu kota? Lebih banyak prioritas lainnya yang harus diselesaikan," kata JK.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencuatkan kembali wacana pemindahan ibu kota pemerintahan dari Jakarta saat melawat ke Kazakhstan. SBY merujuk beberapa negara yang telah lebih dulu sukses memindahkan ibu kota, termasuk Kazakhstan. Rencana pemindahan pusat pemerintahan, kata SBY, sudah dia pikirkan sejak empat-lima tahun lalu.

SBY menilai, pemindahan ibu kota akan menimbulkan dampak positif maupun negatif bagi Indonesia. Jika Indonesia memiliki kota pusat pemerintahan yang baru, SBY pun yakin kondisi Jakarta akan jauh lebih baik.

Meski ibu kota pindah, kata dia, Jakarta tetap akan berfungsi sebagai pusat ekonomi dan perdagangan. "Kalau memang tidak ada solusi yang baik untuk mengatasi permasalahan Jakarta dan ada urgensi yang tidak bisa ditunda-tunda lagi, tidak keliru kalau kita memikirkan suatu tempat yang kita bangun menjadi pusat pemerintahan yang baru," jelas SBY dalam keterangan persnya di Hotel Grand Emerald, St Petersburg, Rusia, Sabtu (7/9/2013) lalu, dikutip dari situs www.presidenri.go.id. (Kompas)