MALUKUnews, Jakarta: Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, selaku pengusul Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan (RUU DP), secara resmi meyerahkan naskah RUU DP kepada pimpinan DPR RI di gedung MPR RI di Jakarta, Selasa (25/02).

Penyerahan naskah RUU DP ini disaksikan anggota Badan Legislasi (Baleg). Anggota DPD dan DPR RI, Anna Latuconsina dan Hendrik Lewerissa sebagai perwakilan dari Maluku hadir saat itu, sekaligus memberikan catatan tambahan yang disampaikan kepada pimpinan DPR RI dalam acara rapat konsultasi DPR dan DPD terkait RUU DP itu.

Anggota Baleg DPR RI, Hendrik Lewerissa, mengatakan, pasca diterimanya RUU DP oleh pimpinan DPR RI, dan setelah melewati mekanisme internal, maka pimpinan DPR RI selanjutnya akan menyerahkan naskah RUU DP itu kepada presiden, dan selanjutnya menunggu Surat Presiden (Surpres).

“ Dalam Surpres itu, presiden nantinya akan menunjuk menteri terkait untuk mewakili presiden/ pemerintah untuk bersama DPR dan DPD RI membahas RUU DP dimaksud,” ujar Lewerissa.

Lanjut Lewerissa, Surpres yang akan disampaikan oleh presiden ke DPR RI juga harus disertai dengan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Selanjutnya DPR RI, DPD RI dan pemerintah akan membahas RUU DP tersebut secara bersama sama.

“ Saya yakin, akan dibentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas RUU DP, karena materi muatan RUU DP berkaitan dengan berbagai Komisi di DPR RI, khususnya Komisi II, Komisi IV dan Komisi XI serta Badan Legislasi. Kita tunggu saja langkah selanjutnya dari pimpinan DPR RI dan pemerintah untuk menindaklanjuti RUU DP usulan DPD itu. Kami terus kawal RUU DP ini,” ujar Lewerissa yang juga Anggota Komisi VII DPR RI ini. (Qin)