MALUKUnews, Ambon: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2020 mendatang akan menargetkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan sebesar 7,9 %.

Hal ini hal ini akan didukung dengan peningkatan produksi perikanan 26,46 juta ton, produksi garam 3 juta ton, nilai tukar nelayan sebesar 115, tingkat konsumsi ikan 56,39 kg/kapita/tahun, nilai ekspor hasil perikanan USD6,17 miliar, dan jumlah luas kawasan konservasi perairan seluas 23,40 juta ha. Demikian rilis dari Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri KKP, Lilly Aprilya Pregiwati, yang diterima Malukunews.co, Jumat (08/11).

Dalam rilis itu, menyebutkan juga menyebutkan, pagu alokasi anggaran KKP tahun 2020 sebesar Rp. 6,45 triliun. Anggaran ini dialokasikan Rp. 702,46 miliar bagi Ditjen Perikanan Tangkap; Rp. 739,57 miliar bagi Ditjen Perikanan Budidaya; Rp. 366,02 miliar bagi Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan; Rp. 507,85 miliar bagi Ditjen Pengelolaan Ruang Laut; Rp. 1,06 triliun bagi Ditjen PSDKP; Rp. 601,08 miliar bagi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Kamanan Hasil Perikanan (BKIPM); Rp. 1,87 triliun bagi Badan Riset dan SDM; Rp. 85,27 miliar bagi Inspektorat Jenderal, dan; Rp. 515,62 miliar bagi Sekretariat Jenderal.

Menteri KKP, Edhy Prabowo, saat melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Rabu, dua hari lalu, menyebutkan, rencana jangka menengah pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024, mengacu pada visi dan misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Yakni, terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, dan berlandaskan gotong royong. Untuk itu, Kata Menteri KKP, ia siap laksanakan 5 program utama sebagai prioritas Presiden, yaitu membangun sumber daya manusia (SDM), melanjutkan pembangunan infrastruktur, menghapus kendala regulasi, menyederhanakan birokrasi, dan melakukan transformasi ekonomi.

Untuk itu, Kata Menteri Edhy, kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan pada peningkatan SDM, pemberdayaan dan perlindungan usaha, pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP), peningkatan pengawasan SDKP, industrialisasi kelautan dan perikanan, peningkatan usaha dan investasi, penguatan kebijakan dan regulasi berbasis data, informasi, pengetahuan faktual, dan komunikasi dengan stakeholders dan reformasi birokrasi. (Qin)