MALUKUnews, Ambon: Federasi Pekerja Honorer Pemerintah, Forum Komunikasi Satuan Pengamanan Dalam dan Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara, mendatangi Badan Legeslasi (Baleg) DPR RI di Jakarta, Senin (25/11).

Kedatangan ketiga elemen masyarakat menemui Baleg ini, guna menyampaikan aspirasi mereka terkait perjuangan untuk Revisi UU No. 5 Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menyikapi aspirasi tersebut, Fraksi Partai Gerindra, memandang perlu untuk merevisi UU ASN itu. Sehingga ada pijakan hukum bagi pemerintah untuk menyelesaikan masalah pekerja honorer, yang saat ini sedang bekerja diberbagai instansi pemerintah itu.

Anggota Fraksi Gerindra DPR RI, dari Dapil Maluku, Hendrik Lewerissa, dalam siaran persnya yang diterima Malukunews.co, Senin, sore ini, mengatakan, ada jutaan tenaga honor di republik ini yang nasibnya saat ini tidak menentu. Padahal dedikasi dan pengorbanan mereka untuk negara ini sangat besar. Terutama para guru honorer dan tenaga honorer di bidang kesehatan, maupun honorer yang ada diberbagai sektor pelayanan publik lainnya.

Lanjut Lewerissa, negara sangat berhutang jasa kepada tenaga honorer ini. Oleh karena itu, harus ada solusi dari pemerintah untuk mengatasi masalah yang saat ini dialami para honorer itu. “ Saya sarankan, kalau ada rekrutan untuk menjadi PNS, prioritaskanlah para honorer dulu, meskipun itu diangkat secara bertahap,” ujar Lewerisa dalam rilisnya itu.

Ketua DPD Gerindra Maluku ini menyadari, bahwa tidak mungkin pemerintah mengakomudir semua honorer sekalgus untuk menjadi PNS. Apalagi negara saat ini sedang mengalami defisit di bidang ekonomi.

Dengan RUU ASN ini, kata Lewerissa, diharapkan masuk dalam program legislasi nasional tahun 2020 mendatang. “ Jika RUU ASN itu masuk di Baleg, maka saya selaku Fraksi Gerindra tentu berada di garda paling depan untuk memperjuangkan lahirnya UU ASN perubahan,” tegas Lewerissa. (MN-01)