MALUKUnews, Ambon: Delapan provinsi yang berbasis kepulauan, seperti Riau, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bangka Belitung, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara, menggelar Rapat Kerja tahunan tahun 2019 yang belangsung di Ambon, Kamis (17/10).

Raker ini salah satunya, membahas terkait kebijakan pemerintah pusat atas percepatan pembangunan di provinsi Kepulauan, dengan mewujudkan perjuangan Rancangan Undang - Undang (RUU) Kepulauan menjadi UU Kepulauan.

Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno, yang hadir, mengajak daerah kepulauan di Indonesia untuk lebih keras menuntut kepada Pemerintah pusat, supaya ditetapkannya depalan provinsi ini menjadi provinsi kepulauan dan memiliki payung hukum, yakni UU Kepulauan.

Kata Orno, tidak ada alasan bagi pemerintah pusat untuk tidak menetapkan provinsi-provinsi ini menjadi provinsi kepulauan. Karena kata dia Pemerintah Indonesia sejak dulu mengatakan Indonesia adalah poros maritim, negara maritim, dan mestinya salah satu indikatornya adalah harus ada provinsi kepulauan.

Kita mestinya agak keras menuntut, tidak harus lunak-lunak seperti ini. Kita harus minta agar ada anggaran khusus untuk provinsi kepulauan. “ Saya menyarankan kepada forum ini. kalau bisa kita lebih fokus dan pressure (tekanan) nya agak kuat. Tidak hanya sekedar rapat-rapat seremonial belaka seperti ini, cape," kata Orno saat berikan sambutan di Raker itu. (Nona)