MALUKUnews, Ambon: Masyarakat Maluku di Jakarta yang tergabung dalam Ikatan Persaudaraan Pemuda dan Mahasiswa Maluku (IPMA) Jabodetabek, mulai bereaksi terkait jatah Partisipating Interest (PI) 10 % Maluku di Blok Masela.

Valdy Hallatu, Wakil Ketua Umum IPMA Jabodetabek, seperti dalam rilis yang diterima Malukunews.co, Selasa (05/11), mengatakan, pemerintah jangan bersikap abu-abu. Reaksi Valdy tersebut atas pernyataan Laiskodat, yang mengatakan, Presiden Jokowi telah menyetujui PI 5 % itu menjadi hak NTT yang dibagi dua dengan Maluku.

" Ini (PI 10 % -red) hal yang sangat serius, pemerintah pusat tidak boleh abu-abu dan tida boleh pura-pura buta. Blok Masela jelas punya Maluku," kata Valdy.

Pria berdarah Amahai, Kabupaten Maluku Tengah itu menambahkan, sesuai peta wilayah, Blok Masela tidak termasuk dalam wilayah administrasi Provinsi NTT.

"Ini jelas punya Maluku. Karena bicara soal wilayah administrasi, NTT tidak termasuk," ujarnya.

Hallatu juga mengajak semua pemangku kebijakan dan pemuda untuk bergerak mengawal hak PI 10 % Provinsi Maluku atas Blok Masela. "Saya harap semua elemen baik Pemprov, Anggota DPR/DPRD, Pemuda dan Mahasiswa untuk kita perjuangkan ini bersama," ajaknya.

Menurutnya, perjuangan mengawal hak Maluku perlu dikedepankan dengan semangat budaya Masohi dan Manggurebe. "Kalau bahasa Malukunya, mari katong Manggurebe, Masohi. Bergerak bersama par Maluku," kata Hallatu.

Bersama aliansi Mahasiswa dan Pemuda Maluku di Jakarta, Hallatu menyatakan, akan bergerak merespon hal ini. "Kami yang di Jakarta dalam waktu dekat akan bergerak," tutupnya.

Untuk diketahui, Inpex sebagai kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) telah menyerahkan Plan Of Development (PoD) Blok Masela. Diserahkannya PoD, berarti pemerintah Pusat harus segera menandatangani PI 10 % untuk Provinsi Maluku sesuai amanat Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016. (Red)