MALUKUnews, Jakarta: Langkah Maluku dalam mengawal Partisipating Interest (PI) 10 % Blok Marsela menemui titik terang dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VII DPR RI bersama Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, Rabu (27/11).

"Alhamdulillah, saya bersyukur karena ini keputusan strategis di komisi kami, yang menetapkan hak PI 10 persen kepada Maluku," kata Anggota Komisi VII dari Dapil Maluku, Saadiah Uluputty saat dihubungi media ini.

Komisi VII DPR RI, menyetujui hak pengelolaan PI 10 persen Blok Marsela kepada Provinsi Maluku, dengan mencantumkannya di dalam poin rekomendasi. Hal itu ditegaskan melalui penandatanganan hasil rapat antara Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto dan Menteri ESDM Arifin Tasrif.

Komisi VII DPR RI mendesak Menteri Energi Sumber Daya Mineral RI untuk segera menyelesaikan permasalahan PI Blok Marsela sebesar 10 persen kepada BUMD Provinsi Maluku sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ESDM No 37 tahun 2016, tentang ketentuan penawaran Parcitipating Interest 10 persen pada wilayah kerja minyak dan gas bumi.

Dalam Raker tersebut, Saadiah menjelaskan, hamparan cadangan gas Blok Marsela 100 % masuk dalam wilayah administrasi Provinsi Maluku. Atas dasar itu, menurutnya Provinsi NTT tidak dapat meminta jatah PI 5 % karena tidak ada hubungan secara geografis.

“ Kami tegaskan kepada Bapak Menteri, Blok Marsela ada dalam wilayah administrasi Maluku. Sehingga hak PI 10 persen untuk Maluku tidak bisa di tawar-tawar, ” kata Saadiah.

Perwakilan Maluku dari Fraksi PKS itu menegaskan, hamparan cadangan gas Blok Marsela tidak bersinggungan dengan wilayah administrasi NTT, sehingga ketentuan pembagian dengan provinsi lain seperti yang diatur dalam pasal 4 huruf C Permen tersebut tidak terpenuhi.

“Permen ESDM Nomor 37/2016 di Pasal 4 huruf huruf C sudah jelas. Pembagian PI kepada lebih dari satu provinsi hanya bisa dilakukan apabila hamparan cadangan migasnya masuk di wilayah administrasi lebih dari satu provinsi. Itu berarti mempertegas posisi maluku sebgai satu-satunya provinsi yang berhak atas PI 10 % Blok Marsela,” kata Saadiah.(Red)