MALUKUnews, Nusa Dua: Djoko Suyanto angkat bicara mengenai komentar mantan Ketua MK Jimly Ashidiqie yang menyebut peraturan pemerintah pengganti UU yang disiapkan Presiden SBY untuk menyelamatkan MK, inkonstitusional. Menurut Djoko, presiden memiliki kewenangan.

"Mengenai pernyataan saudara Jimly Ashidiqie, saya memberikan tanggapan bahwa sesuai dengan UUD 1945 Pasal 22 diatur mengenai kewenangan presiden dalam menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang," ujar Djoko di Nusa Dua, Bali, Minggu (6/10/2013).

Pada Pasal 22 UUD 1945 ayat 1 disebutkan, "Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang". Sedangkan pada ayat dua disebutkan "Peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikutnya."

"Jadi itu adalah kewenangan presiden dan sudah diatur secara konstitusional," kata mantan Panglima TNI ini.

Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqqie menolak rencana Presiden SBY mengeluarkan Perpu untuk menyelamatkan MK. Menurut Jimly, perpu itu inkonstitusional. "Itu adalah langkah inkonstitusional dan tidak menyelesaikan masalah," kata Jimly saat dihubungi, Sabtu (5/10/2013).

Menurut Jimly, langkah presiden tidak tepat. Rencana membuat Perpu dinilai emosional. "Antara masalah yang dihadapi dengan tindakan yang dilakukan sama sekali tidak nyambung. Kalau soal masyarakat marah tentu harus dimaklumi, tapi kita tidak boleh jadikan emosi sesaat sebagai sumber referensi dalam membuat keputusan seperti dengan ujug-ujug membuat Perpu," tutur Jimly. (Sumber: Detikcom)