MALUKUnews, Jakarta: Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai dirancang penyesuaian jam kerjanya saat diberlakukannya new normal.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo mengungkapkan, penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara (ASN) jika tatanan hidup baru sehat atau new normal nantinya berlaku.

Tjahjo mengatakan, setidaknya penyesuaian sistem kerja ASN akan difokuskan ketiga hal, yakni fleksibilitas jam kerja, infrastruktur penunjang, dan sumber daya manusia.

Ia menerangkan, new normal akan berpengaruh pada fleksibilitas sistem kerja ASN baik waktu maupun lokasi kerja ASN. “Dapat berpengaruh terhadap fleksibilitas waktu, fleksibilitas tempat dan fleksibilitas jumlah pekerjaan. Tentunya dengan tetap memperhatikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif,” kata Tjahjo seperti dilansir dari republika.co.id, Kamis (28/05).

Fokus kedua, lanjut Tjahjo, yakni infrastruktur penunjang untuk kerja ASN di era new normal. Tjahjo mengatakan, sistem kerja ASN nantinya harus memanfatkan teknologi informasi dan komunikasi melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Nantinya, dapat diterapkan pad layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik, aplikasi komunikasi dan kolaborasi melalui video web conference, email, dan lainnya. Termasuk menggunakan aplikasi pendukung lainnya seperti penyimpanan melalui cloud storage.

Sebab, kata Tjahjo, penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi dalam kondisi the new normal menciptakan cara kerja baru dalam penyelenggaraan pemerintah yaitu bekerja secara fleksibel, dinamis dan kolaboratif.

"Namun perlu diikuti dengan perbaikan sistem keamanan informasi pemerintah, dan mendorong penggunaan tanda tangan elektronik,” ungkapnya.

Di samping penggunaan teknologi, infrastruktur penunjang yang perlu diperhatikan adalah tata ruang kantor dan manajemen aset, yang harus dipastikan protokol khusus dalam penggunaannya.

“Perlu dilakukan protokol khusus yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kerja, ruang rapat dan penggunaan gedung serta ruang pelayanan,” ujarnya.

Sementara, fokus ketiga adalah sumber daya manusia (SDM. Nantinya, sistem kerja baru dengan fleksibilitas tidak diterapkan kepada semua ASN, tetapi disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang dilaksanakan oleh ASN.

Dengan begitu, perlu disusun kriteria pekerjaan yang menggunakan flexible working. Hal lain yang perlu diperhatikan pada aspek SDM adalah perubahan pola pikir dan adaptasi yang cepat dari ASN berorientasi pada pencapaian kinerja.

Selain itu, setiap pimpinan instansi melakukan pengawasan dan penilaian terhadap disiplin maupun kinerja pegawai dalam pelaksanaan pekerjaan jarak jauh. Ia mengatakan pengawasan dan penilaian dapat dilakukan dengan berbagai sistem yang jelas dan terukur.

Ia mengatakan, dalam waktu dekat KemenPANRB akan mengeluarkan surat edaran ke kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait paduan umum kerja ASN. Baik bagi daerah yang telah selesai PSBB maupun yang tidak melakukan PSBB.

"SE bagi kerja ASN tetap merujuk pada pokok-pokok yang sudah menjadi keputusan GugusTugas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan seperti tetap pakai masker, menjaga Jarak, tata ruang kerja diatur dan menyediakan hand sanitizer di setiap ruangan/kementrian/lembaga/pemda mengatur jadwal kerja bagi ASN-nya masing-masing," katanya. (MN/republika.co.id)