MALUKUnews, Ambon: Presiden Joko Widodo, telah resmi melantik Eddy Prabowo, sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) menggantikan Susi Pudjiastuti.

Dengan pergantian nahkoda KKP yang baru ini, Anggota DPR-RI, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Saadiah Uluputty pun bergerak cepat mengingatkan Eddy Prabowo, supaya segera merealisasikan janji Pemerintah Pusat (Pempus) untuk menjadikan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN), maupun penambahan anggaran perikanan untuk Maluku.

“Saya ucapkan selamat kepada Pak Edhy Prabowo yang ditunjuk Presiden untuk gantikan Ibu Susi Pudjiastuti sebagai Menteri KKP yang baru. Semoga janji Pempus buat masyarakat Maluku bisa terwujud di tangan pak Eddy,” ujar Uluputty di Jakarta, seperti dalam rilis yang diterima Malukunews.co, Kamis (24/10).

“ Pak Edhy harus tau semua janji itu. Dua Presiden Indonesia sudah berjanji untuk jadikan Maluku sebagai LIN, yakni Pak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di tahun 2010 dan janji itu dilanjutkan oleh Pak Joko Widodo,” ujarnya.

Bahkan, Menteri KKP sebelumnya Susi Pudjiastuti dua kali menjanjikan penambahan anggaran kepada Maluku disektor perikanan, tetapi janji-janji tersebut tak kunjung direalisasikan hingga dirinya diganti oleh Edhy Prabowo di kabinet jilid II.

“ Ibu Susi itu sudah dua kali janji tambahkan anggaran ke Maluku, yakni pada Desember 2014 sebesar Rp 1 triliun dan di Desember 2016 sebesar Rp 4 triliun. Tapi sampai saat ini tak satu rupiah pun dikasih ke Maluku. Ingat, Maluku itu penyumbang terbesar hasil perikanan di Indonesia,” ujar mantan anggota DPRD Maluku dua periode ini.

Uluputty berharap supaya Edhy Prabowo harus menunaikan segala janji Pempus kepada Maluku disektor perikanan itu. “ Pak Edhy harus tunaikan janji Pempus, agar ada kepercayaan dari masyarakat Maluku, bahwa Pempus tidak menganatirikan mereka,” pintanya.

Seperti diketahui, janji Pempus untuk jadikan Maluku sebagai LIN sudah mendapat dukungan dari berbagai kementerian, diantaranya Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sekretaris Kabinet dan Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman yang sudah menandatangani Perpres Maluku dijadikan LIN. Namun, masalah tersebut tertunda lantaran Menteri KKP Susi Pudjiastuti enggan menandatangani berkas tersebut.

Selain itu, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2016 sebanyak 567.137,60 ton diproduksi. Sementara dalam catatan hasil tangkap yang disampaikan Gubernur Maluku beberapa waktu lalu, setiap bulan sebanyak 400 kontainer ikan Maluku diambil pemerintah pusat dari Laut Arafura, Kabupaten Kepulauan Aru, Rincinya.

“ Keputusan terakhir Maluku dijadikan LIN ada di tangan Pak Edhy Prabowo, tinggal melanjutkan saja. Kami akan terus menuntut janji tersebut, agar ada keadilan bagi masyarakat Maluku,” tegasnya. (Red)