MALUKUnews, Ambon: Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Ketua terhadap ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Cendrawasih (Uncen) dan mahasiswa tahanan politik Papua dengan pasal makar.

Tututan jaksa itu terkait aksi unjuk rasa para mahasiswa itu di kota Jayapura pada Agustus 2019 lalu, akibat buntut tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya.

Menanggapi tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tesebut, Ketua Umum (Ketum) Pimpinan Pusat (PP) Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Korneles Galanjinjinay menilai, negara gagal paham dalam penegakkan hukum terhadap ketua BEM Uncen dan mahasiswa tahanan politik Papua itu.

Seharusnya, kata Korneles, bukan pasal makar yang digunakan untuk menuntut mereka. Alasannya karena tidak ada tindakan menyerang atau upayakan membunuh kepala negara atau tindakan memisahkan sebagian wilayah negara atau mempersiapkan serangan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah,” demikian Korneles dalam rilisnya yang diterima Malukunews.co, Rabu (17/06).

Kepada penegak hukum, Korneles mengatakan, jaksa tidak membabibuta mengunakan pasal makar kepada aktivis mahasiswa pejuang keadilan dan diskriminasi. Sesungguhnya yang yang dilakukan ketua BEM Uncen dan mahasiswa tapol Papua itu adalah aksi demonstrasi biasa, sebagaimana yang terjadi dan sering dilakukan oleh aktivis mahasiswa di Indonesia. “ Yaitu untuk menyuarakan keadilan dan diskriminasi atas tindakan rasisme yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya,” ujarnya.

“ Penegak hukum perlu mempertimbangkan sebab musababnya aksi demostrasi yang dilakukan Ketua BEM Uncen dan mahasiswa tapol Papua. Kami melihat ada kriminalisasi ketua BEM Uncen dan mahasiswa tapol Papua dalam aksi rasisme di Surabaya. Penegak Hukum sengaja untuk mendiamkan suara keadilan dari Papua,” tegas Korneles.

Ketum PP GMKI ini menyayangkan tindakan penegak hukum yang tidak sebanding dengan negara yang menganut paham demokrasi. Kalau Indonesia adalah negara demokrasi, maka aksi yang dilakukan ketua BEM Uncen dan tapol mahasiswa Papua adalah bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat, sebagaimana amanat Pasal 28 UUD 1945 Dan UU No 09 1998. “ Tapi nyatanya sebaliknya, justru Indonesia ibarat negara otoritarian-totalitarian, karena tindakan penegak hukum tidak sama sekali mempertimbangkan nilai-nilai demokrasi yang adalah prinsip berbangsa dan bernegara di bumi pancasila,” ujarnya.

Ketum PP GMKI juga dengan tegas mendesak Presiden Joko Widodo untuk turun tangan membebaskan ketua BEM Uncen dan mahasiswa tapol Papua. “ Mahasiswa adalah sebagai control sosial, mahasiswa adalah agen perubahan, mahasiswa adalah penegak moral, dan Mahasiswa adalah penyambung lidah rakyat,” ujarnya.

Untuk itu lanjut Korneles, presiden jangan takut dengan aksi-aski mahasiswa, karena sesungguhnya yang mahasiswa perjuangkan adalah keadilan, kebenaran, kesejahteraan, kemakmuran rakyat dan bangsa Indonesia. “ Oleh karnanya kami meminta pak presiden tindak tegas penegak hukum yang diskriminasi dan kriminalisasi aktivis mahasiswa, sebagaimana yang dialami ketua BEM Uncen dan Mahasiswa tapol Papua itu,” demikian tegas Ketum PP GMKI ini. (Mar)