Oleh: Saadiah Uluputty (Anggota DPR RI)

MALUKUnews: Pada hari, Rabu 2 Juli 2020, saya bersama BPH MIGAS mengadakan pertemuan di Fuel Terminal Wayame di Kota Ambon, Propinsi Maluku. Beberapa persoalan yang kami angkat untuk menjadi bahan diskusi bersama pertamina di antaranya adalah:

1) Pemerintah mencanangkan kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga. Kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh mahalnya harga BBM di beberapa daerah, terutama di Indonesia Bagian Timur. Daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi fokus pemerintah dalam mengimplementasikan program BBM Satu Harga. Provinsi Maluku termasuk di antaranya.

2). Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kementerian ESDM telah menetapkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 36 Tahun 2016, tentang Percepatan Pemberlakuan satu harga jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan Secara Nasional.

Permen ini mengamanatkan agar Badan Usaha penyalur BBM mendirikan penyalur di Lokasi Tertentu yaitu lokasi-lokasi yang belum terdapat Penyalur Jenis BBM Tertentu dan jenis BBM Khusus Penugasan, sehingga masyarakat dapat membeli BBM dengan harga jual eceran yang ditetapkan Pemerintah.

3). Dengan kebijakan ini, maka BBM satu harga di wilayah – wilayah 3T dapat terwujud harga jual premium dan solar yang seragam per liter. Harga tersebut tidak hanya di SPBU, tapi juga di titik serah terima yang lebih rendah seperti di tingkat penyalur atau Agen Premium & Minyak Solar (APMS).

4). Satu Harga ini terkait adanya tantangan dalam pendistribusian, wilayah yang jauh dan konsumsi yang sedikit. Di Provinsi Maluku menyebar ribuan pulau dan jauh dari jangkauan. Kebijakan BBM satu harga bisa membantu menumbuhkan ekonomi dan memperbaiki kesejahteraan. Karena jelas biaya transportasi akan lebih murah, biaya logistik akan lebih murah, sehingga harga juga akan bisa diturunkan.

5) Secara nasional, sepanjang 2017 hingga 2019 saya catat telah dioperasikan program BBM satu harga lewat 170 lembaga penyalur. Sebanyak 83 lembaga penyalur bahan bakar minyak (BBM) satu harga akan dibangun sepanjang tahun 2020. Meski begitu, masih banyak daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang belum memiliki penyalur BBM satu harga.

6). Tercatat, di Provinsi Maluku telah dioperasikan lima lembaga penyalur, yakni di Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Kecamatan Pulau Aru Kepulauan Aru, Desa Batu Putih, Kec Wermaktian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, dan Kecamatan Aru Utara Kepulauan Aru.

7). Khusus di Aru, sebelum operasional BBM Satu Harga di kecamatan Aru Utara, masyarakat memperoleh BBM untuk transportasi dan kebutuhan nelayan dari lembaga penyalur terdekat yakni sejauh sekitar 80 kilometer. Dampaknya, high cost operasional. Tidak ekonomis dan menambah beban secara ekonomi. Maka penyiapan tempat penyalur BBM satu harga adalah misi mulia untuk masyarakat dan memuliakan penduduk di wilayah 3T. Sebagai anggota Komisi VII yang mewakili Dapil Maluku, saya memberi apresiasi atas kebijakan tersebut.

Rencana Pembangunan Penyalur Baru di Wilayah 3T se-Maluku

1). Jika dianalisis dan potret demografi wilayah Maluku, kebutuhan akses masyarakat terhadap BBM satu harga di banyak titik di atas masih terbatas. Jarak tempuh yang jauh menyebabkan harga BBM masih cukup mahal. Pertamina dapat mempertimbangkan untuk menambah target penyediaan penyalur dan lokasi akses BBM satu harga di Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, MBD juga MTB.

2). Saya dapat data, target BP Migas mulai 2020 sampai 2024 harus ada 330 unit lembaga penyalur yang dibangun. Sebelumnya tahun 2017-2019 sudah ada 170 penyalur BBM satu harga yang dibangun. Dan alokasi tahun 2020 terdapat 83 lembaga penyalur.

3). Pertanyaan teknisnya: berbasis survey dan riset, bagaimana perencanaan strategis dan penetapan target penambahan titik penyalur BBM satu harga di Maluku terutama daerah 3T di tahun 2020 hingga 2024. Terkhusus tahun 2020, dari rencana 83 lembaga penyalur, bagaimana alokasi demikian di Maluku? Datanya bisa dibuka. Sekaligus juga menginformasikan rencana pembangunan untuk target capaian tahun 2021 - 2024.

Kendala Pembangunan Penyalur BBM Satu Harga

1). Membangun dan menyediakan penyalur BBM satu harga, tidak selalu berjalan mulus. Banyak kendala yang ditemui, misalnya : (a) Kerumitan akses tempat/lokasi sehingga membutuhkan waktu yang relative lama, (b) Daya dukung pemerintah yang saya liat dibeberapa daerah masih belum cukup kooperatif. (c) Kendala investor yang berminat untuk membangun di daerah 3T dengan rentang kendali cukup sulit.

2). Pertamina dan BP Migas perlu mendetailkan kendala teknis maupun kendala kebijakan yang ditemui dalam rencana pembangunan penyalur baru di wilayah 3T di Maluku. Kendala teknis demikian perlu dicari jalan keluar segera. Sehingga perencanaan penyediaan penyalur BBM satu harga di wilayah 3T Se-Maluku dapat memenuhi target.

Jaringan Gas

1). Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyediaan dan pendistribusian gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil telah diteken pada 23 Januari 2019. Target utamanya: mengebut pembangunan jaringan gas rumah tangga (jargas) nasional. Dampak implementasi Perpres tersebut, kini beberapa daerah sudah dialiri oleh gas dari pipa-pipa jargas. Kegiatan pembangunan jargas merupakan bagian dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) Tahun 2015–2030 karena dapat memenuhi kebutuhan energi yang bersih, murah, ramah lingkungan dan efisien.

2). Tahun 2020, Pemerintah membangun sebanyak 293.533 Sambungan Rumah (SR) di 54 Kabupaten/Kota. Jumlah ini sangat besar dibandingkan dengan jumlah SR yang berhasil dibangun selama 2009 hingga 2018 yaitu sebanyak 325.852 SR di 16 Provinsi meliputi 40 Kabupaten/Kota.

3). Saya apresiasi, melihat komitmen pemerintah untk mempercepat pembangunan infrastruktur jaringan distribusi gas bumi (jargas) untuk rumah tangga. Tahun 2020 saat ini, sebelum ada kebijakan refocusing anggaran APBN untuk penangan Covid-19, disediakan dana Rp 3,2 triliun di tahun 2020 untum pembangunan 293.533 sambungan rumah (SR) di 54 Kabupaten/Kota. Projek besar ini tentu saja dibutuhkan dukungan Pemerintah Daerah agar pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.

4). Bagaimana perencanaan untuk penyediaan jargas di Maluku? Saya sentil karena hingga sekarang belum ada tanda-tandanya sama sekali.

Ada data yang saya peroleh jika BPH Migas telah membuat Matriks Rencana Jaringan Distribusi Gas Bumi Nasional untuk wilayah Maluku dan Papua.

Khusus untuk Maluku, datanya sebagai berikut:

a. Sumber Gas dan Pengelolah: Tangguh

b. Jalur Distribusi: Kota Ambon

c. Panjang Jaringan: 122 km

d. Kelas Lokasi: Kelas 4

e. Kategori: 1

f. Kapasitas: 50 MMSCFD (Million Standard Cubic Feet per Day atau Juta Standar Kaki Kubik per Hari)

Diskusi bersama dalam rangka mencari solusi terkait beberapa persoalan BBM dan gas menjadi catatan tersendiri bagi saya untuk disuarakan dalam RDP dikomisi VII. Semoga Allah SWT senantiasa memberi petunjuk dan meridhoi setiap upaya dan perjuangan ini. (***)