MALUKUnews, Ambon: Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menjawab tantangan perang dari Gubernur Maluku, Murad Ismail.

Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur Murad Ismail menyatakan perang dengan Menteri Susi, karena ibu menteri itu dinilai telah membuat kebijakan yang dianggap telah merugikan masyarakat Maluku. "Masa gubernur mau perang sama menteri? Ya kan sama-sama pemerintah," kata Menteri KKP Susi Pudjiastuti di Jakarta seperti dilansir salah satu media online nasional Senin (09/09).

Kata Susi, Murad telah mendapat informasi yang tidak benar sehingga berani menyampaikan penyataan yang keras seperti itu.

Lanjut Susi, kebijakan yang KKP lakukan itu meliputi moratorium kapal eks-asing, penjegalan anggaran, hingga banyaknya ikan Maluku yang berakhir di bawa ke Pulau Jawa. "Sebetulnya itu karena Gubernur mendapatkan info masukan yang tidak betul, jadi mislead. Saya yakin Pak Gubernur mendapat info yang salah," ucap Susi.

Misalnya soal moratorium kapal eks-asing, Susi bilang, istilah moratorium sudah tidak lagi digunakan. Istilah tersebut diganti menjadi negative list investor. Susi menerangkan, kapal-kapal asing yang berada di daftar tersebut tidak boleh memasuki perairan Indonesia.

Sementara kapal asing, kata Ibu Nebteri, yang tidak masuk di dalam daftar boleh memasuki perairan Indonesia, dengan catatan untuk membeli ikan, memproses ikan, membekukan, mengekspor, dan memperdagangkan ikan.

Selain itu, peraturan soal kapal eks-asing ini juga tidak lagi diatur dalam Peraturan Menteri (Permen), namun sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres). "Tentang kapal eks-asing itu sudah ada Perpresnya bukan Permen lagi, bukan moratorium lagi. Namanya negative list investor. Aneh kalau masih bicara moratorium," ucap Susi seperti dilansir kompas.com. (Qin)