MALUKUnews, Jakarta: PENILAIAN negatif masih terus melekat di tubuh partai politik. Menurut publik, hampir-hampir tak ada fungsi yang saat ini dijalankan dengan benar oleh parpol. Akibatnya, lebih dari separuh publik berniat mengubah pilihan politiknya pada saat pemilu tahun depan.

Suara publik yang terekam dalam jajak pendapat Kompas selama lima tahun terakhir terus menggaungkan suara sumbang tentang kinerja parpol.

Publik menyoroti berbagai aspek fungsi parpol, mulai dari penyalur aspirasi, tempat melakukan pendidikan politik, perekrutan politik, penggalangan partisipasi publik, hingga kontrol terhadap pemerintah.

Memburuknya sosok parpol di mata publik berkaitan dengan kiprah para kadernya, terutama politisi yang berhasil duduk di parlemen. Berdasarkan catatan Litbang Kompas, tidak kurang dari 29 anggota DPR periode 1999-2004 dijerat kasus korupsi. Pada DPR periode berikutnya, setidaknya 10 politisi Senayan dipenjara karena kasus korupsi.

Sementara itu, dua tahun terakhir, publik menyaksikan sejumlah politisi dari parpol diproses hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena terbukti menggunakan pengaruh politiknya untuk mengatur anggaran, menerima, atau memberi suap dari atau untuk pejabat eksekutif.

Berdasarkan catatan KPK, hingga tahun 2013, sudah 73 anggota DPR/DPRD yang ditindak komisi tersebut terkait dengan kasus korupsi. Jumlah tersebut bisa membengkak jika dimasukkan pula kader parpol yang terjerat persoalan korupsi yang ditangani KPK.

Bertubi-tubinya kasus korupsi para politisi yang terkuak mengakibatkan merosotnya kepercayaan publik terhadap wakil rakyat pilihan mereka.

Tidak hanya kasus korupsi, publik pun menyoroti kinerja politisi lainnya, yaitu dalam fungsi legislasi. Kinerja legislasi politisi dinilai rendah, antara lain karena tingkat kehadiran mereka di dalam rapat-rapat pembahasan juga cukup rendah. Pada tahun 2013, DPR baru menyelesaikan 16 Rancangan Undang-Undang menjadi UU. Padahal, DPR menargetkan menyelesaikan 76 RUU prioritas yang masuk daftar Program Legislasi Nasional 2013. Sementara, tahun lalu DPR berhasil mengesahkan 30 RUU menjadi UU dari target 69 RUU pada tahun 2012.

Pilihan politik

Parpol semestinya bisa mengontrol sepak terjang kadernya, baik yang duduk di legislatif maupun pemerintah. Namun, yang terlihat justru ketidakberdayaan parpol terhadap wakilnya di parlemen atau pemerintahan. Ini karena sebagian dari pengurus parpol juga menjadi anggota legislatif atau menduduki jabatan di pemerintahan. Bahkan, dalam beberapa kasus, pengurus parpol terkesan membela kadernya jika mereka terindikasi terlibat kasus pelanggaran hukum.

Sikap parpol yang lebih mementingkan urusan pribadi dan kelompoknya ini kian memperburuk wajah parpol di mata publik. Alhasil, lebih dari separuh responden jajak pendapat ini mengaku tidak percaya lagi terhadap parpol dalam menyalurkan aspirasi mereka. Sementara, 45 persen responden lainnya masih percaya parpol sebagai wadah penyalur aspirasinya.

Penyikapan yang terbelah itu mengindikasikan munculnya pemilih yang kian rasional.

Berdasarkan jajak pendapat ini, separuh responden mengaku akan mengubah pilihan politiknya pada pemilu mendatang. Sementara itu, satu dari lima responden mengaku akan tetap memilih parpol yang dipilih pada pemilu sebelumnya.

Sikap responden yang mengubah pilihannya itu menunjukkan perilaku pemilih yang cenderung rasional. Mereka akan memilih partai lain karena tidak puas dengan kinerja partai yang dipilih pada pemilu lalu.

Hal terpenting bagi pemilih rasional adalah apa yang telah dilakukan sebuah parpol bagi kepentingan masyarakat. Jika suatu parpol atau tokohnya telah berbuat banyak untuk rakyat, pemilih rasional akan memilihnya. Sebaliknya, jika parpol hanya mengumbar janji atau wacana tanpa aksi nyata, mereka akan beralih ke parpol lain.

Kinerja parpol

Jika dicermati lebih jauh, ketidakpuasan publik terhadap kinerja parpol terutama ditujukan pada parpol yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau yang biasa disebut dengan Setgab. Sebut saja, misalnya, Partai Keadilan Sejahtera. Ketidakpuasan terhadap kinerja parpol yang berbasis massa Islam tersebut disuarakan hampir 80 persen responden atau tertinggi dibandingkan dengan partai lainnya yang meraih kursi di DPR.

Buruknya persepsi publik terhadap PKS juga tak bisa lepas dari kasus dugaan suap dalam pengurusan kuota impor daging sapi yang melibatkan mantan presiden partai itu, Luthfi Hasan Ishaaq. Parpol lain yang mendapat apresiasi buruk adalah parpol anggota koalisi Setgab, seperti Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Hanya satu dari lima responden yang menyatakan puas terhadap kinerja parpol yang mendukung pemerintah.

Publik berharap parpol yang tergabung dalam Setgab bisa menciptakan pemerintahan yang bersih, mendorong pemberantasan kolusi, korupsi, dan nepotisme, serta mendorong perbaikan perekonomian rakyat. Namun, hal tersebut tidak mampu diwujudkan oleh parpol-parpol tersebut, seperti yang disuarakan sedikitnya tiga perempat bagian responden.

Adapun kinerja parpol yang tidak tergabung dalam koalisi Setgab mendapat apresiasi relatif baik dari responden. Meski kurang dari separuh, tingkat kepuasan responden terhadap mereka lebih baik dibandingkan dengan parpol anggota koalisi Setgab. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, misalnya, dua dari lima responden merasa puas terhadap kinerja parpol itu. Sementara tingkat kepuasan positif terhadap kinerja Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Hati Nurani Rakyat masing-masing disuarakan sepertiga dan seperempat responden.

Tidak hanya terhadap kinerja lembaga parpol penilaian negatif publik diutarakan. Aspek kepemimpinan parpol dan kaderisasi pun menjadi persoalan yang disorot publik. Mayoritas responden mengeluhkan elite atau tokoh-tokoh parpol lebih menyuarakan kepentingan parpol dibandingkan dengan kepentingan rakyat. Hanya 8 persen responden yang menyebut elite parpol lebih menyuarakan kepentingan rakyat.

Di sisi lain, publik juga menilai kaderisasi tidak berjalan baik di sebagian besar parpol, seperti yang disuarakan 72 persen responden. Mereka menilai parpol belum berhasil melakukan kaderisasi, terutama dari unsur pengurus maupun pimpinan parpol. Di sisi pimpinan parpol, misalnya, publik melihat saat ini pimpinan atau tokoh kunci parpol masih didominasi wajah-wajah lama. Sebut saja Megawati Soekarnoputri di PDI-P, Suryadharma Ali di PPP, Wiranto di Partai Hanura, dan Prabowo Subianto di Partai Gerindra.

Rapor merah kinerja parpol di benak publik tersebut memunculkan kembali pertanyaan, apakah parpol yang terpilih pada Pemilu 2014 mampu mengemban peran dan fungsi ideal sebuah parpol? (Litbang Kompas)

Sumber : KOMPAS CETAK