MALUKUnews, Ambon: Anggota Komisi VI DPR RI, Dari Fraksi Gerindra, Dapil Maluku, Hendrik Leweissa, SH, LLM, dalam Rapat Dengar Pendepat (RDP) beberapa hari lalu dengan Kementerian Perindustrian, mendesak agar kementerian tersebut segera membangun kawasan indistri perikanan di Maluku.

Kata Lewerissa, di Maluku pernah ada industri perikanan milik Taipan Tomy Winata, pemilik Group Atha Graha, yang berlokasi di Tual dibawah bendera PT. Maritim Timur Jaya, sekarang berganti nama menjadi Samudera Indo Sejahtera.

Selain itu ada industri perikanan di Benjina milik Tex Suryawijaya dengan bendera PT. Pusaka Benjina Resources dan Group Maribu yang bermarkas di Ambon. Tetapi bisnis perikanan ini macet selama 5 tahun terakhir, akibat dari kebijakan dari Kementrian Kelautan dan Perikanan yang menterinya Susi Pudjiastuti. Lagipula kawasan itu belum dapat disebut kawasan industri terpadu seperti yang ada di Pulau Jawa.

“ Saya tidak bicara soal ikannya, karena itu domain Komisi IV. Saya bicara aspek industrinya, karena Kementrian Perindustrian itu salah satu mitra kerja kami Komisi VI, saya berada di komisi itu,” ujar Lewerissa dalam rilisnya yang diterima Malukunews.co, Sabtu (30/11), sore.

Lanjut Lewerissa, pemerintah memang sedang merencanakan pembangunan kawasan industri yang berorientasi eksport, dan lebih banyak berada di Pulau Jawa disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi Bali dan NusaTenggara.

Saya sampaikan kepada Kementrian Perindustrian, lanjut Lewerissa, mengapa pemerintah yang bekerjasama dengan pihak swasta tidak mendorong tumbuhnya kawasa industri perikanan di Maluku ? Sebagai daerah penghasil ikan terbesar di negara ini, ironis khan, kalau kawasan industri perikanan justeru lebih banyak terdapat di luar Maluku. “ Ini soal kehendak dan kemauan pemerintah pusat yang kuat saja, kalau mau dibangun di Maluku pasti bisa,” ujar Ketua DPD Gerindra Maluku ini.

Untuk membangun industri perikanan di Maluku semua syarat teknis untuk investasi di bidang itu pasti terpenuhi. Saya tidak minta pemerintah pusat untuk membangun kawasan industri petrokimia atau otomotif di Maluku, karena permintaan itu tidak realistis dan tidak sesuai dengan potensi yang ada di Maluku. “ Yang saya minta itu industri perikanan,” tegasnya.

Kata Lewerissa, ia sebagai wakil dan penyambung lidah rakyat Maluku, saya harus bersuara, dan suaranya harus keras mendesak pemerintah pusat. Masa depan Maluku bukan di sektor pertambangan (minyak, gas atau mineral lainnya).

Minyak dan gas akan habis disedot dari perut bumi dan trend penggunaan energi yang ramah lingkungan (green energy) telah menjadi orientasi produk industri masa depan di dunia. Masa depan Maluku yang sejahtera ada di sektor perikanan dan kelautan, pariwisata dan ekonomi kreatif (olah raga dan seni budaya). “ Ini adalah potensi sumber daya Maluku yang secara alami sudah dianugerahkan Tuhan, sehingga harus dimanfaatkan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat Indonesia di Maluku,” ujarnya.

Untuk diketahui, kata Lewerissa, saat ini kemiskinan di Maluku yang masih tinggi, disebabkan karena tingginya angka pengangguran. Penggangguran hanya bisa dikurangi kalau ada lapangan kerja dapat tercipta karena ada investasi. “ Membangun kawasan industri itu investasi apalagi di sektor perikanan, pasti menyedot banyak tenaga kerja. Itu yang menjadi perhatian saya untuk Maluku karena itu maka harus diperjuangkan,” tegas Lewerissa. (Qin)