MALUKUnews, Jakarta: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo memastikan tidak ada seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada tahun ini. Tjahjo mengungkap, kemungkinan besar seleksi CPNS baru akan dibuka tahun depan.

"Tahun 2020 tidak ada penerimaan ujian CPNS, kemungkinan baru dibuka CPNS tahun 2021," kata Tjahjo, Selasa (7/7). Meski begitu, Tjahjo melanjutkan, belum dapat dipastikan alokasi kebutuhan penerimaan CPNS pada tahun depan.

Sebab, Pemerintah masih melihat kebutuhan pegawai dan juga ketersediaan anggaran. "(Penerimaan CPNS 2021) pun alokasi belum bisa ditentukan, melihat kebutuhan dan ketersediaan anggaran, demikian juga dengan sekolah kedinasan, kecuali sekolah khusus Badan Intelijen Negara (BIN)," kata Tjahjo.

Ia menjelaskan, alasan tidak adanya rekrutmen CPNS 2020 karena seleksi CPNS 2019 belum tuntas seluruhnya karena adanya pandemi Covid-19. Saat ini seleksi CPNS 2019 baru sampai seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang (SKB) belum terlaksana karena adanya Covid-19.

“Penerimaan CPNS tahun 2019-2020 baru selesai dan belum dilantik semua karena ujian wawancara dan lain lain ditunda karena Covid 19," katanya. Karena itu, alokasi penerimaan CPNS tahun 2020 yang tidak digunakan ini akan dialihkan untuk tahun 2021. Meski begitu dia belum dapat memastikan jumlah formasi yang akan dibuka tahun 2021. “Alokasi masih belum ditentukan. Masih akan melihat kebutuhan dan ketersediaan anggaran,” ujarnya.

Badan Kepegawaian Nasional (BKN) mencatat, jumlah total PNS di Indonesia per Desember 2019 mencapai 4.189.121 orang. Sedangkan menurut Kementerian Keuangan, belanja pegawai di APBN 2020 mencapai 9,06 persen dari total pengeluaran negara atau setara Rp 416,6 triliun.

Pemerintah memberlakukan moraturium penerimaan PNS sejak 2015 dan mulai dibuka kembali pada 2019. Sejak moraturium tersebut, jumlah PNS terus mengalami penurunan mencapai selisih 404.483 orang.

Penurunan jumlah itu sehubungan banyaknya PNS yang memasuki masa pensiun. Hingga Desember 2019, sebanyak 186.217 usulan pensiunan diajukan dan 177.011 (95 persen) dikabulkan. Hingga 2019, tercatat sebanyak 438.590 pegawai pemerintah merupakan honorer. Penutupan penerimaan PNS memupuskan sementara harapan mereka jadi PNS.

Saat moratorium dibuka pada 2019, sebanyak 521 instansi pusat maupun daerah membuka lowongan dengan total formasi 254.173 jabatan. Sepanjang tahun itu, jumlah pelamar CPNS mencapai setidaknya 5.056.585 pelamar.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengiyakan, hingga saat ini belum ada kebijakan untuk membuka rekruitmen PNS pada 2020 maupun 2021. Pemerintah kata Bima, masih fokus untuk menyelesaikan proses penerimaan CPNS 2019 yang masih tertunda karena pandemi Covid-19.

"Untuk CPNS 2020 belum ada kebijakannya. Pemerintah masih akan menyelesaikan terlebih dahulu proses penerimaan CPNS 2019 yg masih tertunda test SKBnya," kata Bima, Selasa (7/7).

Bima menjelaskan, pelaksanaan seleksi kompetensi bidang (SKB) CPNS 2019 yang terhambat karena Covid-19 rencananya dilakukan pada akhir Agustus atau awal September-Oktober atau setelah selesai tes SKD sekolah kedinasan.

Namun demikian, pelaksanaan SKB kata Bima, masih harus mendapat persetujuan gugus tugas penanganan Covid-19. "Tapi semua masih harus mendapat persetujuan Gugus Tugas Covid-19," katanya.

Ia juga mengatakan, hingga saat ini belum ada usulan yang masuk dari instansi mengenai kebutuhan pegawai ASN. "Belum ada usulan yang masuk dari instansi," katanya.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Padjadjaran Yogi Suprayogi menilai tepat langkah Pemerintah meniadakan seleksi PNS pada 2020. "Sebenarnya ini cara mengurangi PNS dengan proses alami, dengan adanya pensiun dan sebagainya," kata Yogi saat dihubungi, Selasa (7/7).

Ia mengatakan, adanya pandemi Covid-19 juga membuat anggaran negara lebih banyak dialokasikan untuk penanganan Covid-19. Sementara, anggaran belanja pegawai PNS sangat besar.

Yogi menilai, moratorium CPNS juga sesuai dengan rencana Pemerintah merestrukturisasi ulang manajemen rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) sesuai kebutuhan. "Sekarang aja banyak PNS yang overload, karena itu kebutuhan PNS harus tepat sasaran," kata Yogi menjelaskan.

Ia berharap, seleksi penerimaan CPNS tahun mendatang merumuskan bidang kompetensi ASN yang paling dibutuhkan sesuai pembangunan nasional. Sehingga tak perlu tiap tahun ada pengadaan PNS tapi tidak jelas tahu targetnya. Menurut dia, pembukaan lowongan ASN harus tepat kompetensi dan sesuai kebutuhan pembangunan.

Beban kerja

Ketua Umum Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Zudan Arif Fakrullah mengakui ada sedikit pengaruh tidak dibukanya seleksi penerimaan PNS terhadap kerja PNS. Meski tidak banyak, namun tidak adanya rekrutmen CPNS akan tetap berpengaruh kepada beban kerja PNS.

"Ada pengaruh sedikit, jumlah ASN berkurang, tenaga dan pikiran dari bawah juga berkurang," kata Zudan melalui pesan singkatnya, Selasa (7/7). Namun demikian, Korpri, kata Zudan, tidak terlalu mempermasalahkan tidak ada rekrutmen CPNS pada 2020.

Sebab, ia meyakini masalah kebutuhan pegawai bisa diatasi dengan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM). "Tidak apa-apa, masih bisa tertanggulangi dari sisi manajemen SDM," katanya.

Selain itu, Korpri juga meyakini Pemerintah telah mempertimbangkan berbagai hal untuk tidak membuka seleksi penerimaan CPNS tahun ini. "Tentu semua sudah diperhitungkan. Tahun depan bisa mengangkat CPNS lebih banyak lagi," kata dia berharap.

Dampak berbeda disampaikan Ketua Umum Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih. Menurut Titi, ada dampak dari ditiadakan seleksi penerimaan CPNS tahun ini bagi honorer K2. Kekurangannya, tidak dibukanya CPNS tahun ini membuat honorer yang masuk usia 35 tahun tidak ada kesempatan untuk ikut tes pada tahun depan.

Namun, kelebihannya, anggaran CPNS tahun ini bisa dialokasikan sebagai perekrutan ASN khusus K2 di tahun depan. "Karena itu, jika tidak ada rekrutmen CPNS tahun, minimal dialokasikan untuk rekrutmen PNS dari unsur honorer K2 tahun depan. Sebab, jumlah honorer K2 pada tahun ini masih ada sekitar 400 ribu orang. Minimal di alokasi anggaran masuk anggaran buat perekrutan K2," kata Titi. (republika.co.id)