MALUKUnews, Jakarta: Partai Golkar menyayangkan keputusan pemerintah yang memberikan pembebasan bersyarat kepada ratu mariyuana asal Australia, Schapelle Leigh Corby. Keputusan tersebut dianggap bertentangan dengan komitmen seluruh elemen bangsa terkait pemberantasan narkoba.

Inpres Nomor 12 Tahun 2011 itu pada instruksi kedua poin (d), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginstruksikan kepada bidang pemberantasan untuk fokus pada upaya penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, dan peradilan jaringan sindikat narkoba, baik dalam maupun luar negeri, secara sinergi.

"Namun, faktanya berbeda dengan realita di lapangan. SBY bukan saja tidak mendukung implementasi inpres itu, tetapi justru mempermalukan dan memperlemah fungsi serta tugas BNN dan masyarakat dalam memberantas narkoba," kata Wakil Sekjen Partai Golkar Tantowi Yahya saat dihubungi di Jakarta, Jumat (7/2/2014).

Terhitung Sabtu 8 Februari 2014, Corby akan menghirup udara bebas. Untuk menutupi kebijakan keliru itu, pemerintah membebaskan Corby bersama dengan 1.699 narapidana lainnya, agar keputusan ini terlihat berlaku adil.

"Padahal, sama sekali tidak jelas dan bertentangan pemberian grasi itu. Jadi Partai Golkar akan terus mempertanyakan hal ini kepada pemerintah agar masyarakat tahu seberapa kuat komitmen pemerintah," tegas anggota Komisi I DPR RI ini. (teb)

(Sumber: Okezone.com)