MALUKUnews, Ambon: Mantan Deputi Penempatan Kerja di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) RI, Ade Adam Noch, menyoroti banyaknya Tenaga Kerja Asing (TKA), masuk ke Indonesia dengan berbagai modus yang diberitakan media masa akhir-akhir ini.

Seperti dilansir tilik.id, banyaknya tenaga kerja asing dari China tidak berhenti dibicarakan. Tiap hari, ratusan dari Tiongkok itu masuk ke Indonesia dengan bebagai modusnya.

Masuknya pekerja dari China itu menimbulkan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Salah satunya mengapa mereka begitu mudah bekerja, bahkan izin sebagai wisatawan pun bisa menjadi pekerja di negeri ini.

Pertanyaan berikutnya, mengapa rakyat Indonesia begitu sulit mendapatkan lowongan kerja yang berdampak bertambahnya angka penganggguran di negara ini?

Mantan Deputi Penempatan Kerja, Kemenakertrans RI, Ade Adam Noch, asal Maluku ini, menjawab sekian banyak pertanyaan yang menggelayut pikiran publik tersebut.

Ade Adam Noch mengatakan, fenomena tenaga kerja asing di semua negara adalah sebuah keniscayaan. Kehadiran TKA itu karena berbagai faktor.

Pertama, soal demografi tingkat kelahiran menurun dan meningkatnya usia lanjut. Kedua, perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang makin maju mendorong mobilitas tenaga kerja antar negara.

Ketiga, kata Ade Adam Noch, untuk melindungi kepentingan nasional masing-masing negara, maka dibuat regulasi yang mengatur tenaga kerja asing dan domestik.

“Fenomena Indonesia sebagai negara berdaulat, para pendiri negara ini merumuskannya dalam UUD 45 pada pasal 27. Selama 4 kali amandemen, pasal ini tetap dipertahankan. Bunyinya setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,” kata Ade Adam, Kamis malam (4/6/2019).

Dikatakan lagi, narasi dalam pasal 27 UUD 45 menunjukkan secara jelas bahwa mendapat pekerjaan adalah hak warga negara. Negara berkawajiban menciptakan lapangan kerja dengan kebijakan dan regulasi yang menjamin hak wargenagara.

“Isu tenaga kerja asing menjadi perhatian di Indonesia karena merampas hak warga negara Indonesia. Jika kualifikasinya sama dengan tenaga kerja Indonesia, namun lapangan pekerjaan diberikan ke asing, itu dikategorikan melanggar UU dan merampas hak warga negara Indonesia,” kata Ade.

Kita tidak anti tenaga kerja asing sebagai sebuah keniscayaan. Tapi, kata Ade, negara harus berpihak pada kepentingan nasional, mengutamakan tenaga kerja Indonesia dan memberi kesempatan pada tenaga asing yang punya kualifikasi skill yang tidak dimiliki Indonesia.

“Mengutamakan kesempatan kerja kepada warga negara Indonesia menunjukkan negara yang berdaulat,” pungkas Ade. ( Qin/tilik.id)