MALUKUnews, Ambon: Maluku Satu Hati (MSH) mendukung penuh DPD RI, mengusulkan Wakil Ketua DPD RI, Nonoa Sampono menjadi Menteri KKP gantikan Eddy Prabowo. Eddy sendiri kini yang sudah mundur dari Menteri KKP, akibat ditahan KPK karena tersandung dugaan korupsi benih lebster.

"Kami sangat mendukung usulan DPD RI yang mengajukan Nono Sampono sebagai Menteri KKP. Nono Sampono merupakan sosok calon pengganti yang dinilai sangat qualified, mengingat beliau sangat memahami dunia kemaritiman, " kata James dalam rilisnya yang diterima Malukunews.co, Rabu (02/12).

“ Kami sepakat dengan alasan pertimbangan DPD RI mengajukan Nono sebagai Menteri KKP, MSH juga menilai, bahwa mantan Komondan Paspanpres dan Kepala Badan SAR Nasional ini merupakan figur yang tepat untuk menjabat Menteri KKP.

Beberapa pertimbangan yang disampaikan antara lain bahwa putra Maluku itu sangat mumpuni dengan memiliki segudang pengalaman dalam Pemerintahan, sehingga tentunya mampu dalam pengelolaan, pengawasan, pengembangan, kelautan dan perikanan dari Kementrian KKP, karena dengan kompleksitas pada kementrian tersebut, maka sangat cocok pria yang berlatar belakang militer (TNI AL) Korps Marinir ini layak diusulkan menjadi Menteri KKP.

Usulan DPD RI itu, lanjut James, merupakan berita baik khususnya bagi masyarakat Maluku yang sangat menantikan adanya sosok menteri pada Kabinet Maju yang berasal dari Maluku.

"Maluku memang menantikan kehadiran sosok menteri asal Maluku pada Kabinet Maju, namun, lebih dari itu yang terpenting sosok Menteri itu harus bisa bekerja mewujudkan visi besar Presiden Jokowi.

Mengenai wacana usulan tersebut, Ketum Umum James yakin Presiden tahu karakter Menteri seperti apa yang beliau butuh. Untuk itu, Maluku Satu Hati selaku organisasi masyarakat Maluku meyakini bahwa siapa pun yang akan menjadi pengganti Menteri KKP selanjutnya, itu adalah pilihan yang terbaik.

Diketahui, Nono Sampono merupakan tokoh politik yang sudah malang-melintang di pentas kepemimpinan nasional merupakan salah satu anggota DPD RI dari Dapil Maluku yang produktif. Nono Sampono yang menjabat Komandan Paspampres (2001-2003) dan Gubernur Akademi Angkatan Laut (2003-2006) adalah salah satu pengusung ide pentingnya UU Khusus Daerah Kepulauan. (Red)