MALUKUnews, Denpasar: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi kejanggalan di balik kebijakan impor beras Vietnam yang menyulut kontroversi.

Kepala BPK Hadi Purnomo menjabarkan, untuk kejanggalan pertama adanya perbedaan jenis beras impor tersebut.

"Mengapa Bea Cukai HS (harmonized system/HS)-nya langsung dinyatakan low risk (LR) dan tidak high risk (HR)," ujar Hadi, di Denpasar, Selasa (4/2/2014).

Kejanggalan kedua, sambung Hadi, adalah adanya penyatuan hak dari dua peraturan yang berbeda. Perbedaan peraturan tersebut berada di Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Tahun 2008 dan Permendag Tahun 2012.

"Yang mana ada penyatuan hak, kok bunyinya ada perbedaan jenis beras tapi kok HS-nya jadi satu," tuturnya heran.

Kejanggalan ketiga, adanya ketidak transparan surveyor luar negeri yang ditunjuk pemerintah. Itu terlihat dari tidak dicantumkannya segala hal yang berkaitan dengan impor beras Vietnam tersebut dengan detail.

"Mengapa surveyor yang kita bayar di luar negeri oleh pemerintah tidak dicantumkan perincian daripada ini. Nanti kita lihat semuanya," jelas dia.

Menurutnya, dengan kejanggalan tersebut bisa saja telah terjadi penyimpangan dalam impor beras Vietnam.

Saat ini lembaganya tengah menelusuri dengan melakukan pemeriksaan terhadap skandal impor beras Vietnam. "Sekarang sedang melakukan pengumpulan data," papar Hadi. (Sumber: kompas.com)