MALUKUnews, Ambon: Empat partai politik (parpol) pemenang Pemilu 2019 komitmen untuk tak mengusung para calon pemimpin daerah dengan latar belakang narapidana korupsi dalam pemilihan umum kepala daerah (pilkada ) 2020.

Komitmen tersebut terucap oleh masing-masing perwakilan pengurus parpol saat menghadiri konfrensi pers skema pembiyaan bantuan partai politik oleh negara di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, kemarin.

Empat partai itu antara lain, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Seperti dilansir republika.co.id, Bendahara Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Abdurrahman mengatakan, partainya tak tertarik untuk mencalonkan para mantan terpidana korupsi yang nekat maju dalam Pilkda 2020. Bahkan, kata dia, PKS, tegas tak akan memberikan dukungan, atau bergabung dengan koalisi yang mengusung calon kepala daerah dengan latar belakang pernah di penjara gara-gara korupsi.

Mahfudz menerangkan, PKS sudah menerapkan kebijakan tak mencalonkan mantan napi korupsi dalam dalam pemilihan legislatif di tingkat daerah dan nasional. “Insya Allah kami akan berkomitmen untuk tidak, apa namanya, mencalonkan atau memberikan dukungan kepada calon kepala-kepala daerah yang memang dia terlibat dalam kejahatan korupsi,” kata Mahfudz di gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan (Jaksel), Rabu (11/12).

Wakil Bendahara Umum (Wabendum) PDI Perjuangan Rudianto Tjen mengatakan, di tingkat legislatif, maupun eksekutif, partainya melakukan seleksi ketat terhadap para calon. Kandidat dengan latar belakang terpidana korupsi, kata dia, otomatis tak akan mendapatkan restu dan dukungan.

“PDI Perjuangan tegas untuk tidak mencalonkan mantan terpidana koruptor untuk menjadi legislatif, maupun eksekutif. Tegas itu,” ujar dia.

Sebagai pemenang Pemilu 2019, kata Rudianto PDI Perjuangan pun punya reputasi positif dalam menolak kandidat dari latar belakang terpidana korupsi. “Pemilu yang lalu (2019) caleg kita tidak ada yang mantan koruptor,” terang dia.

Sekretaris Partai Golkar Lodewijk Paulus memastikan perintah Ketua Umum Airlangga Hartanto dan salah satu program Golkar 2019-2024 adalah membersihkan Pohon Beringin. Ia tak menjelaskan definisi Golkar bersih tersebut.

Namun, kata dia, jika dikaitkan dengan komitmen dalam pencalonan kepala daerah yang bersih maka Golkar akan mengantarkan para calon kepala daerah usungan, yang tak berasal dari tokoh atau kader berperkara korupsi. “Gerakan Golkar bersih itu, mencakup seluruh kader-kader yang nantinya juga akan ikut dalam persaingan atau kompetisi pada Pileg (Pemilu Legislatif) dan Pilkada 2020 nanti,” ujar dia.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhammad Hasanuddin Wahid pun memastikan kader-kader partainya yang antiperilaku koruptif. Ia menantang publik untuk membuktikan tentang adanya calon di level legislatif nasional dari PKB yang terlibat korupsi saat pencalonan.

“Dicek saja Pemilu 2019 kemarin, partai mana yang mencalonkan mantan napi koruptor. Saya yakin itu tidak ada PKB,” tegas dia. Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (11/12), memutuskan mengubah Pasal 7 ayat (2) huruf g dalam UU Pilkada 2016. Isi ringkasnya, tentang syarat calon kepala daerah yang berasal dari latar belakang terpidana.

Putusan MK menegaskan, melarang pencalonan seseorang dalam pemilihan kepala daerah dari latar belakang terpidana atas kejahatan yang ancamannya lima tahun penjara. Para mantan terpidana tersebut baru boleh dicalonkan, setelah lima tahun dinyatakan bebas. (Qin/republika.co.id)