MALUKUnews, Jakarta: Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan pihak Kementrian BUMN, PERTAMINA, PLN dan PGN, Senin (03/02), kemarin, Hendrik Lewerissa mengkritisi data PLN terkait rasio elektrifikasi di Maluku.

Data yang saya peroleh terkait rasio elektrifikasi PLN di Maluku masih simpang siur. Ada yang mengatakan, rasio elektrifikasi di Maluku sudah 92 % bahkan 94%. Bahkan 87 %. “ Ini mana yang benar, saya harus merujuk ke data yang mana ini,” ujar Lewerissa dengan suara keras saat RDP itu.

Aggota legislatif dari Maluku ini, melanjutkan, di Maluku saat ini masih ada sekitar 11 ribu rumah warga yang belum memiliki listrik. Sebagian besarnya adalah keluarga-keluarga yang masuk kategori keluarga pra sejahtera (miskin).

Saya minta PLN untuk membebaskan biaya pemasangan instalasi listrik dan penyambungan aliran listrik bagi warga yang tidak mampuh di Maluku itu. “ Dananya bisa diambil dari dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Sosial Responsibility / CSR) PLN,” ujar Lewerissa dengan lantang.

Lanjut Lewerissa, PLN itu adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), karena itu fungsinya tidak semata-mata menjadi agen pencari keuntungan bisnis bagi negara, tetapi PLN juga adalah agen pembangunan (Agent of Development).

Sebagai agen pembangunan, PLN harus memberi kontribusi nyata untuk mensejahterahkan rakyat. Yah itu, bebaskan biaya pemasangan dan penyambungan listrik di rumah warga yang kurang mampuh. Manajemen PLN harus melakukan efisiensi di berbagai lini dan PLN harus dikelolah secara profesional dan bertanggung jawab. Yaitu dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), agar keuntungan yang diperoleh PLN dapat maksimal, sehingga dapat menyumbang dividen kepada negara sebagai pemegang saham, tapi juga membantu masyarakat lewat dana dana CSR.

Desakan Lewerissa ini berbuah manis, yakni Direksi PLN kemudian menyatakan akan membebaskan biaya pemasangan listrik bagi keluarga keluarga-kurang mampuh di Maluku melalui kerja sama dengan pihak Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten maupun Kota yang ada di Maluku.

Dalam RDP itu, PLN juga menegaskan, bahwa sebenarnya program itu sudah berjalan dan sifatnya bertahap sesuai skala prioritas daerah, dan akan dilakukan terus sampai tingkat rasio elektrifikasi mencapai 100 % di Maluku.

“ Saya menggunakan hak politik pengawasan selaku Anggota DPR RI yang mewakili rakyat dan daerah Maluku terhadap apa yang disebutnya sebagai komitmen PLN untuk Maluku,” ujar Lewrissa dan disambut baik oleh pihak Direksi PLN yang hadir dalam RDP itu. (Qin)