MALUKUnews, Jakarta: Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah untuk mendengarkan keluhan masyarakat yang mengkritik mahalnya biaya rapid test corona.

Menurut dia, pemerintah telah menerbitkan aturan yang mewajibkan masyarakat melakukan rapid test guna memastikan nonreaktif corona, sebelum berpergian dengan menggunakan moda transportasi massal keluar daerah.

"Ya pertama kami meminta pemerintah untuk serius memerhatikan keluhan masyarakat atas besarnya atau mahalnya biaya rapid test yang ada. Sebab pemerintah sendiri yang membuat aturan agar masyarakat ikut secara ramai-ramai untuk melakukan tes itu," kata Saleh saat dihubungi Okezone, Rabu (24/6/2020).

"Kalau orang mau bepergian misalnya, terutama yang menggunakan pesawat, itu kan diminta untuk melengkapi berkas salah satunya rapid test," tambahnya.

Seharusnya, sambung dia, setiap aturan yang diterbitkan pemerintah tidak memberatkan masyarakat. Sehingga, ia mendorong agar pemerintah mengurangi biaya rapid test yang saat ini bisa mencapai Rp.400 ribu untuk sekali tes.

Apalagi, hasil rapid test tersebut hanya berlaku selama tiga hari. Politisi PAN itu menyatakan bahwa seharus pemerintah gencar melakukan rapid test massa kepada masyarakat secara gratis.

Selain itu, mantan Ketua PP Muhammadiyah itu mendorong pemerintah membuat skema pembiayaan terkait dengan rapid test supaya tidak memberatkan masyarakat.

"Kalaupun masyarakat ikut rapid test, yang untung itu bukan masyarakat yang melakukan rapid test itu saja, tetapi juga pemerintah dapat untung. Kenapa? Dengan rapid test itu, pemerintah tahu mana yang sakit, mana yang sehat, mana yang terpapar Covid. Ini kan keuntungannya bersama. Karena itu, ini harus dikurangi harganya," imbuhnya.

Saleh pun membandingkan negara lain yang memfasilitasi warganya untuk melakukan rapid test massal kepada masyarakat yang tidak mampu.

"Memang tidak semua harus ditanggung pemerintah. Bagi masyarakat yang mampu tentu itu dibolehkan saja tes sendiri. Tapi bagi masyarakat kurang mampu mesti itu target sasaran program pemerintah," ujarnya.

Saleh juga menyoroti anggaran Covid-19 yang mencapai Rp695,2 triliun. Ia menilai anggaran besar tersebut belum terasa manfaatnya di masyarakat.

"Buktinya sampai sekarang masyarakat masih banyak membayar di mana-mana," tandasnya. (wal) Sumber: okezone.com