MALUKUnews, Ambon: Para anggota DPR/DPD RI dari Dapil Maluku menunjukkan perhatian seriusnya terkait mengawalan atas pengelolaan ladang gas abadi Blok Marsela pasca penetapan POD II oleh Presiden RI, Joko Widodo.

Para wakil rakyat dari Maluku ini, mencermati sejumlah isyu Blok Marsela yang mengemuka akhir-akhir ini, yang menjadi perhatian masyarakat Maluku secara luas. Yakni penetapan daerah pengelola Participating Interest (PI) 10% Blok Marsela sampai urusan teknis operasional di lapangan.

Yakni mulai dari aspek Sumber Daya M anusia (SDM) Maluku, penyiapan lahan, safeguard daya dukung lingkungan, dan berbagai aspek lainnya, yang berkaitan erat dengan pengelolaan Blok marsela itu. Termasuk salah satu Isyu panas, yakni gejolak di masyarakat Maluku terkait permintaan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk mendapatkan hak pengelolaan 5% PI Blok Marsela.

Menyikapi berbagai aspirasi masyarakat Maluku itu, para anggota DPR/DPD RI Dapil Maluku ini pun meresponinya dengan cepat. Mereka kemudian bertandang ke kantor SKK Migas di Jakarta guna melakukan pertemuan bersama untuk menyampaikan berbagai persoalan itu, Kamis (21/11), kemarin.

Anggota DPD RI, Anna Latuconsina yang dihubungi Malukunews.co, via WhatsApp, juga membenarkan pertemuan bersama SKK Migas itu. Pertemuan tersebut dibuka Bapak Dwi Sutjipto selaku Kepala SKK Migas, dan selanjutnya para wakil Maluku ini pun menyampaikan aspirasi masyarakat Maluku itu.

Malukunews,co, hingga, Kamis, malam tadi, belum juga memperoleh bocoran terkait hasil pertemuan bersama itu.

Untuk diketahui, para anggota DPR RI yang hadir dalam pertemuan bersama SKK Migas itu adalah Mercy Chriesty Barends, ST. Hendrik Lewerissa, SH, LL.M. Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si dan Saadiah Uluputty, ST. Sedangkan dari dari DPD RI dihadiri Anna Latuconsina, SH, Novita Anakotta, SH, MH, Mirati Dewaningsih, ST. Sedangkan Nono Sampono tak hadir. (Raait)