MALUKUnews, Jakarta: Kemendagri menyatakan, pemerintah daerah tidak boleh mengalokasikan dana Linmas untuk Pemilu. Sebabnya, anggaran Linmas itu sudah dikelola KPU dengan dana APBN.

"Kalau daerah ikut menganggarkan, bisa jadi ganda nanti. Tidak boleh itu,” jelas Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Didik Suprayitno, kepada Republika, Selasa (11/3).

Dia menyatakan KPU sudah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 1,3 triiliun dari kementerian keuangan. Uang sebanyak itu dialokasikan untuk rekrutmen dan operasional linmas sebagai pengawas pemilu. Masing–masing linmas nantinya akan mendapatkan uang operasional. Dari uang sebesar Rp 1,3 triliun juga ada alokasi dana untuk konsumsi.

Pemda, menurutnya, tidak perlu lagi mengalokasikan anggaran untuk Linmas menghadapi pemilu.

“Kalau sudah dari APBN ya Pemda tidak perlu lagi,” paparnya.

(Sumber: republika.co.id)