MALUKUnews, Jakarta: Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengatakan penggunaan dan penjualan repeater atau penguat sinyal telepon seluler harus mendapatkan izin dan sertifikasi pemerintah.

Tifatul mengancam pedagang dan pengguna repeater ilegal dengan sanksi penjara paling lama enam tahun. "Dan denda paling banyak Rp 600 juta," kata dia dalam acara penandatangan kampanye anti korupsi di kantornya, Senin, 23 Desember 2013.

Tifatul mengatakan sepanjang 2013 lembaganya telah melakukan penertiban perangkat telekomunikasi berskala nasional. Menurut catatan Kementerian, hingga Oktober 2013 ada ribuan telepon seluler yang terganggu akibat penggunaan repeater ilegal. Untuk menekan penggunaan perangkat tersebut, pemerintah mengenakan sanksi sesuai pasal 38 Undang-undang Telekomunikasi.

Juru bicara Kementerian Komunikasi Gatot Dewa Broto menambahkan telah menerima keluhan dari operator telekomunikasi yakni Telkomsel, XL Axiata, Telkom, Indosat, dan Smart Telecom. Mereka mengeluhkan gangguan akibat repeater di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, Surabaya, Surakarta, Medan, dan Denpasar.

Gatot menghimbau kepada pemilik, pedagang, dan pengguna repeater ilegal untuk tidak menggunakan perangkat tersebut. Sebab hal itu akan menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnet terhadap jaringan telekomunikasi. (Sumber: Tempoco)

GALVAN YUDISTIRA