MALUKUnews, Jakarta: Pengumuman kelulusan tes CPNS sudah dilakukan sejak Februari lalu, namun hingga akhir April belum ada kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang menyetorkan berkas honorer K2 yang telah dinyatakan lulus itu ke Badan Kepegawaian Negara.

"Biasanya paling lama dua pekan setelah pengumuman, berkas sudah disetor, tapi kini sudah dua bulan belum ada yang setor," ujar Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno dalam wawancara khusus dengan Majalah Tempo akhir April lalu. Honorer kategori 2 atau K2 adalah honorer yang bekerja di instansi negara tapi tidak digaji dari APBN/APBD.

Lambannya penyetoran data itu terkait maraknya pemalsuan dokumen yang dilakukan para honorer itu untuk bisa menjadi peserta dan lulus seleksi CPNS. "Karena banyaknya dugaan pemalsuan, maka kami minta supaya para kepala daerah membuat surat jaminan keabsahan data para honorer yang telah lulus tes," kata Eko. Dalam surat itu para kepala daerah diminta menjamin kebenaran data sekaligus bersedia dituntut secara pidana jika nanti ditemukan adanya pemalsuan pada data yang mereka setor. "Saya tidak ingin tanggung sendiri masalah ini, karena itu mereka saya minta beri surat jaminan. Tanpa itu Nomor Induk Pegawai (NIP) tidak akan kami berikan."

Dampak dari mesti adanya surat jaminan atas kebenaran berkas honorer itu menyebabkan para kepala daerah hingga akhir April lalu tidak ada yang berani menyetor berkas. Apalagi di sejumlah daerah kasus dugaan penyalahgunaan seleksi CPNS itu telah ditangani polisi. Bupati Maros, Hatta Rahman sampai pernah meminta para pimpinan unit kerja di bawahnya sumpah pocong untuk meyakinkan bahwa dokumen yang bakal ia tandatangani itu asli. Bahkan, sejumlah pimpinan daerah lain sempat meminta supaya tanda tangan surat jaminan itu bisa diwakilkan ke pejabat di bawahnya. "Namun itu tidak boleh, harus pemimpin tertinggi di kementerian atau daerah (menteri, gubernur, dan bupati atau walikota) itu sendiri yang tanda tangan," ujar Kepala Humas BKN Tumpak Hutabarat.

Sejak Februari hingga April lalu BKN kebanjiran aduan kasus pemalsuan dokumen honorer K2. Aduan datang dari 57 kabupaten/kota di 24 provinsi. Maraknya pemalsuan dokumen honorer K2 untuk bisa lolos seleksi CPNS itu terjadi karena verifikasi dokumen mereka tidak dilakukan dengan baik di daerah maupun di pusat. Majalah Tempo menelusuri berbagai pelanggaran yang terjadi itu ke berbagai daerah dan menemukan banyaknya praktik suap di sana.

Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar memperkirakan, sekitar 20 persen dari 165.251 atau 33 ribu lebih honorer yang lulus tes adalah honorer fiktif alias telah melakukan pemalsuan data. Karena itu pemerintah tengah melakukan verifikasi ulang terhadap para honorer yang lulus itu. "Yang terbukti melakukan pemalsuan akan dicoret," katanya. Artinya, ada 33 ribu lebih honorer yang lulus tes CPNS terancam bakal dicoret dan bahkan terancam dipidana.(Sumber: goriau)