MALUKUnews, Ambon: Aliansi Pemuda Maluku mulai bergerak menindak lanjuti tiga tuntutannya kepada pemerintah pusat pada aksinya beberapa hari lalu di Ambon itu.

Untuk menindak lanjuti tiga tuntutannya itu, Aliansi Pemuda Maluku akan menduduki gedung senayan di Jakarta pada tanggal 6 September 2019 mendatang.

Seperti diketahui, tiga tuntutan Aliansi Pemuda Maluku saat aksi beberapa hari lalu di Ambon itu, antara lain, Pertama: Tentang pembagian hasil Blok Masela, Maluku harus memperoleh jatah PI 10 persen. Kedua: Maluku dijadikan otonomi khusus, dan Ketiga: Putra Maluku harus diakomudir masuk dalam kabinet Jokowi-Maaruf.

Surat undangan terkait terkait kegiatan Aliansi Pemuda Maluku di gedung senayan Jakarta itu, juga sudah disebar luas melalui media-media sosial.

Surat undangan yang beredar itu bertuliskan, “ Pemuda Maluku Menggugat”. Papua Bergejolak, Maluku ‘Duduki’ Senayan. Surat undangan itu tercantum nama Mantan Ketua KNPI Maluku, Subhan Pattimahu sebagai Penanggung Jawab Nasional.

Pattimahu yang dikonfirmasi Malukunews.co, Jumat (30/08), sore, terkait rencananya kegiatan itu, ia membenarkannya. “ Betul kami ada bikin kegiatan dengan nama ‘Mari Katong Dudu Bacarita Par Maluku’. Acara ini akan kami laksanakan di Ruang GBHN, Kompleks Gedung DPR/MPR RI,” ujar Pattimahu saat bincang dengan Malukunews.co.

Kata Pattimahu, mereka juga mengundang sejumlah para pejabat di Maluku sebagai stakeholder dalam kegiatan itu. Seperti Gubernur Maluku, Bupati dan Walikota Se-Maluku, Ketua DPRD Maluku, Ketua-Ketua Fraksi DPRD Maluku, DPD-DPR RI terpilih Dapil Maluku, serta Kantor Staf Kepresidenan ( KSP) dan Kementerian ESDM RI).

Menurut Subhan, semua stakeholder ini dihadirkan. Mereka duduk bersama membicarakan berbagai persoalan yang terjadi di Maluku. Mulai dari kenapa Maluku masih berada dibawah garis kemiskinan nomor 4 dari bawah. Masalah Blok Masela, maupun persoalan lain, seperti DAU/DAK untuk Maluku yang masih dibawah standar. “ Langkah ini kami lakukan guna menindak lanjuti beberpa tuntan pada saat kami demo di kantor DPRD Maluku beberapa waktu lalu itu,” ujar Mantan Ketua DPD KNPI Maluku ini. (Mg-04).