Oleh : Thomas.Tomalatu Wakanno , SH (Anggota Panwaslu Kab.MTB)

MALUKUnews Salah satu tahapan penting dalam Pemilu Anggota DPR, DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Pileg) Tahun 2014 adalah Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota . Tahapan ini dikatakan penting karena ada sejumlah syarat yang harus ditaati oleh Bakal Calon Anggota Legislatif sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi sebelum ditetapkan sebagai Calon Anggota Legislatif dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) (Pasal 51 UU No.8 Thn 2012) . Syarat dimaksud sangat penting karena Parpol memiliki tanggung jawab dalam rekrutmen politik terhadap warga Negara Indonesia untuk menjadi Anggota Parpol dan Bakal Calon Anggota DPR, dan DPRD (Pasal 29 Ayat 1 huruf a, dan b UU No.2 Tahun 2008) .

Dalam hal rekrutmen Bakal Calon Anggota Legislatif untuk Pemilu Tahun 2014, maka tentu tidak semua Calon berasal dari kader Partai sendiri namun juga berasal dari Parpol lain yang merupakan peserta pemilu maupun yang bukan sebagai peserta pemilu Tahun 2014 . Oleh karena Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi salah satu persyaratan dari 16 (enam belas) syarat yang diamanatkan dalam Pasal 51 Ayat (1) huruf n UU No. 8 Thn 2012 yaitu ; “Harus menjadi Anggota Partai Politik Peserta Pemilu”.

Sementara ketika menjadi Anggota di Parpol yang baru, ada aturan yang berlaku dalam mengatur partisipasi politik dari anggota termasuk dalam kegiatan pemerintahan dan dicalonkan sebagai anggota Legislatif . Hal ini sejalan dengan tujuan Parpol adalah dalam rangka memperjuangkan partisipasi politik anggota dan masyarakat di bidang pemerintahan .

Rangkap keanggotaan Parpol tidak diperbolehkan karena mereka harus memilih salah satu Parpol sebagai kendaraan Politiknya . Pada aspek yang lain, Parpol mempunyai hak untuk melakukan recalling terhadap Anggota Legislatif yang mewakili Parpol dimaksud (pasal 12 huruf g, dan h UU No. 2 Thn 2008). Salah satu alasan seorang Anggota Parpol akan diberhentikan darii keanggotaannya, apabila yang bersangkutan menjadi Anggota Papol yang lain . Dalam Ketentuan Pasal 16 Ayat (3) UU No. 02 Thn 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 02 Thn 2011, telah ditegaskan pula bahwa : “Dalam hal Anggota Parpol yang diberhentikan adalah Anggota Lembaga Perwakilan Rakyat, pemberhetian dari keanggotaaan Parpol diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di Lembaga Perwakilan Rakyat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan”

Sebagai tindak lanjut dari Pasal 51 UU No. 8 Thn 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, jo Pasal 16 Ayat (3) UU No. 02 Thn 2008 Tentang Parpol sebagaimana telah diubah dengan UU No.02 Thn 2011, maka KPU RI telah menerbitkan PKPU No. 7 Thn 2013 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 13 Thn 2013 yang pada pokoknya telah mengatur tentang pengunduran diri Anggota DPRD yang mencalonkan diri dari Parpol yang berbeda (Pasal 19 huruf i angka ke-2 PKPU No.07 Thn 2013) .

Terhadap diberlakukannya Pasal 19 huruf (i) angka ke-2 PKPU No.07 Thn 2013, maka bagi Anggota DPRD yang mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPRD dari Parpol yang berbeda diwajibkan untuk mengundurkan diri dari status keanggotaannya di Lembaga Perwakilan Rakyat . Oleh karena itu dalam rangka pemenuhan syarat kelengkapan administrasi Calon Anggota DPRD untuk Pemilu Tahun 2014, maka Calon Anggota DPRD harus menyertakan Surat Pernyataan Pengunduran diri dari Anggota DPRD (Form Model BB 5) yang ditandatangani dan diketahui oleh Pimpinan Parpol asalnya serta melampirkan Salinan SK Pemberhentian dari Anggota DPRD atau Surat Keterangan dari Pimpinan/Sekretaris DPRD yang menyatakan bahwa status dari Anggota DPRD sementara dalam proses pemberhentian paling lambat tgl 01 Agustus 2013 .

PAW Anggota DPRD Melalui Dua Pintu

Anggota DPRD Periode 2009-2014 yang sedang menjabat apabila ingin mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif dari Partai Politik berbeda, maka mekanisme Pemberhentian Antar Waktu (PAW) diberlakukan mengikuti Ketentuan UU No. 27 Thn 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD jo PP No.16 Thn 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tatib DPRD .

Adapun alasan hukum dari Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menurut Ketentuan dimaksud adalah karena ; i). Meninggal Dunia, ii). Mengundurkan Diri, dan iii). Diberhentikan. Anggota DPRD periode 2009-2014 hasil Pemilu Tahun 2009 yang kini telah menjadi Calon Anggota Legislatif dari Parpol yang berbeda untuk Pemilu Tahun 2014 dapat dilakukan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) melalui dua pintu berdasarkan mekanisme UU No. 27 Thn 2009 jo UU No. 02 Thn 2008 jo PP No.16 Thn 2010 . Pertama , Calon Anggota DPRD yang bersangkutan bisa dilakukan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) karena mengundurkan diri sebagai Anggota atas permintaan sendiri secara tertulis . Kedua, Calon Anggota DPRD yang bersangkutan bisa dilakukan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) karena diusulkan melalui Partai Politik asal . Pasal 16 Ayat (1) huruf c dan Ayat (3) UU No. 02 Thn 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 02 Thn 2011 sejalan dengan Ketentuan Pasal 332 Ayat (2) huruf h dan I, dan 383 Ayat (2) huruf h dan i UU. 22 Thn 2007 yang mengatur pemberhentian dari Anggota DPRD apabila yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota Partai Politik berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atau menjadi Anggota Partai Politik lain.

Itu dalam kaitan dengan Pencalonan Anggota DPRD sebagai Calon Anggota Legislatif dalam Pemilu Tahun 2014 dari Partai Politik yang berbeda, maka tentu yang bersangkutan harus mengundurkan diri sebagai Anggota di Lembaga Perwakilan Rakyat (Pasal 16 Ayat 3 UU No. 02 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 02 Tahun 2011 jo Pasal 19 huruf I angka ke-2 PKPU No.07 Thn 2013 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 13 Thn 2013) . Dengan demikian Anggota DPRD yang menjadi Calon Anggota Legislatif dari Parpol yang berbeda sudah bisa diproses Pemberhentian Antar Waktu (PAW) sejak yang bersangkutan telah mengajukan pengunduran diri secara tertulis pada saat pendaftaran di KPU sebagai Calon Anggota Legislatif dalam tenggang waktu pendaftaran sejak tanggal 09 s/d 22 April 2013 .

Implikasi Hukum Putusan MK No.39/PUU-XI/2013

Berkenaan dengan Uji Materi (Judicial Review) Pasal 16 Ayat (3) UU No. 02 Thn 2008 Tentang Parpol sebagaimana telah diubah dengan UU No. 02 Thn 2011 , maka MK telah mengeluarkan Putusan No. 39/PUU-XI/2013 Tertanggal 31 Juli 2013, yang menyatakan Pasal 16 Ayat (3) UU No. 02 Thn 2008 Tentang Parpol sebagaimana telah diubah dengan UU No. 02 Thn 2011 adalah Konstitusional Bersyarat .

Adapun yang dimaksud oleh MK tentang Pasal 16 Ayat (3) Konstitusional Bersyarat adalah sepanjang tidak dimaknai, dikecualikan bagi Anggota DPR/DPRD Jika : i). “Partai Politik yang mencalonkan Anggota tersebut tidak lagi menjadi Peserta Pemilu atau Kepengurusan Partai Politik tersebut sudah tidak ada lagi” ; ii). “Anggota DPR/DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh Partai Politik yang mencalonkannya” ; iii). “Tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap dari Partai yang mencalonkannya” . Terhadap Putusan MK dimaksud, maka syarat sebagai Calon Anggota DPR/DPRD dalam melampirkan SK Pemberhentian dari Anggota DPRD atau Surat Keterangan dari Pimpinan/Sekretaris DPRD bahwa Pemberhentian Anggota bersangkutan sementara dalam proses, tidak lagi merupakan suatu kewajiban administrasi pencalonan .

Oleh karena itu tanpa melampirkan SK Pemberhentian dari Anggota DPRD atau Surat Keterangan dari Pimpinan/Sekretaris DPRD (Lampiran Form Model BB.5), maka Anggota DPRD yang bersangkutan dinyatakan telah memenuhi syarat (TMS) pencalonan sebagai Calon Anggota DPRD untuk Pemilu Tahun 2014 .

Sehubungan dengan Putusan MK dimaksud, maka muncul pertanyaan dari publik bahwa apakah para Anggota DPRD yang mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPRD dari Parpol yang berbeda untuk Pemilu Tahun 2014 tidak lagi dapat diproses PAW nya,? . Terhadap pertanyaan ini perlu penulis mengutip pendapat MK dalam salinan Putusan No. 39/PUU-XI/2013 pada angka (3.21) hal. 47 yang menyatakan sebagai berikut : “Dalam hal Partai Politik yang mencalonkannya sebagai Anggota DPR atau DPRD telah memberhentikannya sebagai Anggota Partai Politik , maka adalah hak Konstitusional Partai Politik yang mencalonkannya untuk menariknya menjadi Anggota DPR atau DPRD dan menjadi kewajiban pula bagi Anggota Partai Politik yang bersangkutan untuk berhenti dari Anggota DPR atau DPRD”. Dengan demikian menurut penulis apabila Anggota DPRD yang mencalonkan diri kembali sebagai Calon Anggota DPRD dari Parpol yang berbeda dapat diberhentikan dari keanggotaannya sepanjang pengunduran diri dimaksud diterima oleh Parpol asal .

Dalam kerangka pemahaman demikianlah, menurut MK Ketentuan Pasal 16 Ayat (3) UU No.02 Thn 2008 Tentang Parpol sebagaimana telah diubah dengan UU No. 02 Thn 2011 adalah Konstitusional . Akan tetapi apabila Parpol yang mencalonkan bersangkutan tidak memberhentikannya sebagai Anggota Partai dan tidak juga menariknya sebagai Anggota DPRD, maka yang bersangkutan tidak dapat diberhentikan dari keanggotaannya di DPRD .

Hal dimaksud menurut penulis sejalan dengan PAW Anggota DPRD dari aspek diberhentikan oleh Partai Politik (Pasal 332 Ayat 1 huruf c dan 383 Ayat 1 huruf c UU No. 27 Tahun 2009 jo Pasal 16 Ayat 1 huruf c UU No. 02 Tahun 2008). Berkaitan dengan pengajun pengunduran diri secara tertulis dari Anggota DPR , maka muncul pertanyaan kritis pula bahwa apakah proses pemberhentian dapat dilakukan atau tidak ? .

Terhadap pertanyaan dimaksud, maka menurut hemat penulis yang bersangkuatan dapat dilakukan pemberhentian dari keanggotaan DPRD sepanjang pengajuan pengunduran diri secara administrasi telah diusulkan oleh Pimpinan Parpol kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri bagi Anggota DPRD Provinsi dan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Gubernur bagi Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Pasal 103 Ayat (1) PP No. 16 Thn 2010) . Oleh karena Putusan MK tidak berlaku secara retroaktif, maka Anggota DPRD yang mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPRD dari Partai berbeda yang telah mengajukan pengunduran diri secara tertulis sejak didaftarkan di KPU adalah merupakan suatu kewajiban.

Namun apabila yang bersangkutan pada saat pendaftaran belum mengajukan pengunduran diri pasca dikeluarkannya Putusan MK No. 39/PUU-XI/2013, maka pengajuan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD yang mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPRD dari Partai berbeda tidak dapat dimaknai sebagai suatu kewajiban Konstitusional. ( *** )