MALUKUnews, Ambon: Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) segera berubah nama menjadi kabupaten Kepualaun Tanimbar. Pemerintah Pusat (Pempus) melalui Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan sejumlah lembaga lain di Jakarta sudah menyetujui usulan perubahan nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Persetujuan tersebut setelah mendengar pemaparan Bupatit, Petrus Fatlolon dalam rapat bersama antara Tim Pemerintah Daerah MTB dan DPRD, Pemerintah Provinsi Maluku, tim Kemendagri, serta Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Kementrian Sekretariat Negara, di ruang rapat Kemendagri, Senin (23/07), kemarin.

Seperti dilansir dari harian Rakyat Maluku, kemarin, turut hadir dalam pertemuan adalah Asisten Deputi Desentralisasi dan Otonomi Daerah Kementrian Koordinator Polhukam, Kasubid Harmonisasi Politik dan Pemerintah Ditjen PP Kementerian Hukum dan HAM serta Kabid Toponomi Badan Informasi Geospasial dan beberapa pejabat di lingkungan Kemendagri RI.

Seperti dilaporkan, Koran local di Maluku itu, menyebutkan, Sekretariat Daerah Kabupaten MTB, mengatakan, dihadapan peserta rapat, Bupati menyatakan usulan perubahan nama kabupaten itu didasarkan pada aspirasi rakyat dan tahapan pengusulan yang telah dilakukan oleh Pemda.

Dikatakan aspirasi ini benar-benar murni dari masyarakat, dimana sejak Kabupaten MTB dimekarkan lagi menjadi Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), maka secara geografis wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat hanya terdiri dari gugusan Kepulauan Tanimbar dan secara historis masyarakat di wilayah ini dikenal dengan masyarakat Tanimbar.

Masyarakat menginginkan agar jati diri Tanimbar terukir juga pada nama Kabupaten yaitu Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

“Kami sudah mengajukan surat kepada Bapak Presiden RI agar sekiranya pada saat event Pesparani Tingkat Nasional di Kota Ambon, beliau berkenan hadir di Saumlaki untuk mencanangkan peresmian nama Kabupaten Kepulauan Tanimbar sekaligus meresmikan beberapa infrastruktur di daerah dan penyerahan sertifikat tanah bagi masyarakat,” lanjutnya. (Qin/RM)