MALUKUnews, Ambon: Anggota DPD RI asal Maluku Prof. Dr. John Pieris menjelaskan, pasal 27 ayat (22) UU no 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan, alokasi anggaran untuk desa atau dana alokasi desa (DAD) bersumber dari APBN. Pasal ini juga menegaskan besar dana itu 10% dari dana trasnsfer ke daerah yang bersumber APBN.

“ Jadi misalnya dana transfer ke daerah sebesar RP 700 triliun, dalam tahun 2015 maka alokasi anggaran untuk desa-negeri atau sebutan lain di seluruh Indonesia sebesar Rp 70 triliun,” jelasnya, Sabtu, kemarin.

Diperkirakan, alokasi dana Desa baru bisa dituangkan pada tahun 2015, karena APBN 2014 sudah ditetapkan. Saat ini UU no 6 tahun 2014 belum efektif berlaku, karena perlu dibuat terlebih dahulu Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksanaannya (organik). Dalam UU Desa, diperlukan 3 PP yang akan dibuat sebagai turunan UU tersebut. Pertama PP yang terkait dengan pengelolaan dan pengawasan keuangan desa. PP ini meliputi mekanisme pencairan anggaran desa, pengelolaan, pengawasan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kedua PP mengenai desa dan kelurahan (pemekaran desa atau kelurahan, juga penggabungan). Ketiga, tentang desa dan desa adat (negeri adat, negeri administrative dalam konteks Maluku, misalnya). Jika PP tersebut bisa dibuat segera, boleh jadi alokasi dana desa bisa masuk dalam APBN perubahan 2014. Demikian yang dikatakan Jhon Pieris, yang juga Guru Besar Hukum Tata Negara.

Diperkirakan, setiap desa-negeri akan mendapatkan DAD sebesar RP 750 juta – Rp 1 miliar rupiah per tahun, sesuai dengan luas wilayah dan jumlah penduduknya. Menurut Jhon Pieris sebaiknya desa hanya menerima proyek berupa anggaran pembangunan di bidang infrastruktur, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, penerangan jalan dan bantuan pendidikan. Jadi, desa-negeri tidak menerima uang nominal.

Sekalipun demikian, dari sekarang pemerintah kabupaten-kota sudah harus mereformasi (memberdayakan) birokrasi di tingkat desa-negeri sehingga lebih professional, agar pengelolaan DAD dan proyek-proyek pembangunan di desa-negeri dapat diserap secara maksimal. Dengan DAD, sebaiknya aparat desa juga harus mendapat insentif untuk melayani masyarakat, selain untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Demikian Jhon Pieris yang ikut mencalonkan diri lagi menjadi anggota DPD RI 2014 – 2019. (SM)