MALUKUnews, Ambon: Masyarakat Jazirah Leihitu yang tergabung dalam Hetu Upu Ana, mengaku resah atas diberlakukannya Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) sesuai Perwali nomor: 16 tahun 2020.

DPP Hetu Upu Ana, menyebut Perwali seperti yang tercantum pada pasal 29 dan 32, tentang pembatasan moda transportasi 50 %, ganjil-genap dan pembatasan jam operasi itu, mestinya hanya diberlakukan untuk mobil angkot dalam kota saja, bukan berlaku juga untuk Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP).

“ AKDP itu merupakan kewenangan gubernur Maluku sesuai peraturan perundang-undangan. Jika sistim ganjil-genap itu juga diberlakukan untuk AKDP, maka sangat berpengaruh atas roda perekonomian di Jazirah,” demikian disampaikan Ketua Bidan Hukum dan HAM DPP Hetu Upu Ana, Suherman Ura dalam rilis yang diterima Malukunews.co, Rabu (10/06).

Ketua Umum Hetu Upu Ana, Alter Sabandar, juga meminta Gubernur Maluku, Murad Ismail, supaya peka atas keresahan masyarakat Jazirah terkait pemberlakukan PKM di Ambon itu. “ PKM yang diberlakukan di kota Ambon itu sangat meresahkan masyarakat masyarakat Jazirah,” ujar Sabandar.

“ Kami ingatkan kepada tim gugus kota Ambon yang berada di pintu masuk di tiga kecamatan di Jazirah Leihitu, kalian tidak mempunyai kewenangan mengurus AKDP. Kalau sampai gugus tugas kota melakukan operasi terhadap AKDP, maka kami akan melakukan aksi di tiap-tiap pos perbatasan di tiga kecematan yang ada di jazirah,” kecam pengurus DPP Hetu Upu Ana. (Qin)