MALUKUNEWS, Ambon: Sikap Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu yang menolak hasil riset yang dirilis lembaga Indonesia Govermance Index (IGI), dinilai peneliti IGI Mohammad Ikhsan Tualeka, sebagai sikap pejabat publik yang tidak bijak.

Seperti diberitakan sejumlah media, Gubernur Ralahalu menolak hasil riset IGI, yang diluncurkan beberapa waktu lalu di Swissbell-hotel. “ Sebagai seorang gubernur, cara merespon hasil riset semacam itu kurang bijak, apalagi di era demokrasi dan keterbukaan seperti ini yang mensyaratkan partisipasi publik,” tandas Tualeka

Lebih lanjut Tualeka katakan, cara merespon Gubernur Ralahalu saja, sudah bisa mengkonfirmasi peneliti IGI, dimana salah satu prinsip yang diteliti adalah partisipasi. “Menolak hasil riset sama saja dengan menafikan adanya partisipasi publik dalam memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan, “imbuhnya

Hal ini juga kontras dengan respon gubernur lain dari sejumlah provinsi. Tualeka menyebut Teras Narang, Gubernur Kalimantan Selatan sebagai contohnya. “Beliau bahkan mengundang secara khusus peneliti IGI untuk mempresentasikan hasil penelitian kepada jajaran SKPD, sehingga semua mengetahui aspek-aspek mana saja yang perlu dievaluasi, demi perbaikan kualitas tata kelola di Provinsi KALSEL,”ungkapnya.

Apalagi penelitian IGI, jelas Tualeka, juga direkomendir oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). “ Hasilnya juga kami serahkan ke pemerintah pusat. Sebab selama ini pempus belum memiliki pemeringkatan khususnya soal tata kelola pemerintahan,”imbuhnya.

Itu sebabnya, Tualeka menilai, Gubernur Ralahalu pun tak perlu risau dengan penelitian yang dirilis IGI, karena yang diteliti dan dinilai tidak hanya arena pemerintah atau political office, dalam hal ini Gubernur dan DPRD Provinsi, tapi arena lain seperti birokrasi, masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi. Sehingga index atau skor yang diberikan itu adalah akumulasi dari kualitas empat arena tersebut di Maluku.

Sekedar untuk diketahui, penelitian IGI bagaimana melihat sejauh mana bekerja prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yakni, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, keadilan, efektivitas dan efisiensi.

“Dalam konteks ini ada beberapa prinsip yang di Maluku sebenarnya bagus atau tinggi nilainya, seperti prinsip efektivitas (7,82) di arena pemerintah, efisiensi dan partisipasi (6,40) di arena masyarakat sipil dan akuntabilitas di arena masyarakat ekonomi (6,40) namun belum mampu meningkatkan posisi Maluku di antara provinsi lain.

Menurut Tualeka, penyebabnya adalah adanya nilai-nilai lain yang secara signifikan menarik turun peringkat Maluku. Diantaranya adalah prinsip transparansi (1,00) dan partsipasi (1,46) di arena birokrasi dan prinsip transparansi (2,88) dan Keadilan (2,34) di arena pemerintah yang kesemuanya masuk kategori buruk. “Inilah pekerjaan rumah dan harus menjadi titik tekan untuk dibenahi oleh Ralahalu di ujung karirnya, bukan malah menolak hasil riset,” tegasnya (SM)